Kepercayaan Masyarakat ke Pemkab Mimika Menipis, Rettob Ungkap Alasan Sekda Petrus Yumte Dilantik

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Kristina Rejang

TRIBUN-PAPUA.COM, TIMIKA - Pelaksana tugas (Plt) Bupati Mimika, Johannes Rettob melantik Petrus Yumte sebagai Pj Sekda menggantikan Ida Wahyuni, Senin (15/7/2024). 

Dalam sambutannya, Johannes Rettob menyebut saat ini hampir tipis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 

Sehingga ia berharap bisa bersama meningkatkan tugas Sekda dan semua pimpinan OPD.

"Tiga bulan terakhir kita coba bangkitkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Saya khawatir kita hadir  untuk melayani masyarakat sementara Masyarakat sendiri tidak percaya terhadap pemerintah karena mungkin banyak kebijakan-kebijakan yang membuat masyarakat merasa tidak percaya," katanya. 

Ia juga berharap Petrus Yumte bisa bekerjasama dalam menjalankan roda pemerintahan khususnya penataan birokrasi. 

Ia menjelaskan beberapa tugas yang harus dilakukan oleh Petrus Yumte. 

Baca juga: Petrus Yumte Resmi Jabat Kembali Pj Sekda Mimika, Ida Wahyuni Digeser

Johannes Rettob mengatakan tugas dari Petrus Yumte pertama adalah terkati persiapan penyusunan rencana perubahan anggaran yang sudah dilalui proses LKPJ dan segera dilakukan proses pembahasan APBD perubahan. 

"Dan langsung  jadi ketua tim anggaran. Jadi bapak pernah melaksanakan tugas  sebagai Penjabat Sekda kurang lebih 9 bulan dan pasti bisa berjalan," katanya. 

Selain itu, tugas berikutnya adalah bersama dengan kepala Bapenda berusaha bekerja keras untuk menutupi defisit anggaran Pemda Mimika. 

Tugas berikutnya, dalam tiga bulan ini kata Johannes Monitoring Center for Prevention (MCP) Pemkab Mimika saat ini rendah.

Sehingga ia berharap agar Petrus Yumte nantinya bekerja sama dengan Kepala Inspektorat juga BPKAD agar melaporkan ke KPK.

"NCP kita saat ini untuk aset dibawah standar nilai," terangnya. 

Johannes juga menjelaskan tugas Petrus lainnya dalam tiga bulan kedepan adalah menguatkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). 

"Kita sudah sama-sama menandatangani kerjasama MoU antara KPK, Kemendagri dan BPKP dan ini tugas yang sangat urgent harus dilaksanakan tiga bulan terakhir," pesannya.