Anggaran Rp7,5 Triliun, Kemiskinan di Mimika Papua Tengah Justru Meningkat: 9.373 Anak Tidak Sekolah

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Kemiskinan masyarakat di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, mengkawatirkan.

Sementara nilai APBD di daerah itu mencapai Rp 7,5 triliun. Terbilang fantastis untuk sebuah kabupaten.

Artinya, Mimika merupakan daerah dengan jumlah APBD terbesar di seluruh Tanah Papua.

Adapun jumlah penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah di Kabupaten Mimika mencapai 25.873 orang.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua mencatat presentasi kemiskinan di Kabupaten Mimika pada 2023 sebesar 13,55 persen.

Kondisi ini pun menjadi sorotan Penjabat Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk.

Ribka menyinggung masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Mimika. 

Baca juga: 9.373 Anak di Kabupaten Mimika Tidak Sekolah, Sekda Petrus Yumte: Ini Jadi Cambuk Bagi Kita

“Kabupaten Mimika ini APBD-nya besar, tapi nyatanya yang kita lihat pembangunan tidak merata, masyarakat seharunya mendapatkan standar kesehatan dan kesejahteraan yang tinggi."

"Harusnya tidak ada lagi anak putus sekolah dan tidak boleh ditemukan lagi ada masyarakat miskin,” ujar Ribka saat menghadiri kunjungan kerja Ketua Umum TP-PKK Pusat, Tri Tito Karnavian di Distrik Kwamki Narama, Mimika, Jumat (26/7/2024).

Ribka menilai, dengan jumlah penduduk pada 2019 mencapai 219.000 jiwa, kesejahteraan mayarakat Kabupaten Mimika seharusnya di atas rata-rata karena wilayah tambang emas terbesar di dunia yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia ada di daerah tersebut.

“Sehingga ini menjadi pergumulan kita semua, karena anggaran cukup tinggi di Kabupaten Mimika, tapi yang kita lihat jurang pemisah antara yang mampu dan tidak mampu cukup besar, ini ironis. Orang hidup di tanah emas, seharusya kesejahteraan di atas standar rata-rata,” jelasnya.

Ribka mengatakan, dengan nilai APBD yang sangat tinggi, seharusnya tidak ada anak yang kurang gizi dan tidak ada anak yang tidak sekolah.

Namun nyatanya, anak kurang gizi dan tidak sekolah di Mimika sangat banyak.

“Saya tidak menyalahkan siapa-siapa tapi saya instruksikan untuk ini menjadi perhatian kita semua, di sini kan ada OPD. Tolong perhatikan rumah yang tidak layak huni, anak-anak yang tidak sekolah dan lain-lain. Masyarakat kita masih hidup dalam kemisikinan,” ujarnya.

Ia meminta kepada semua ketua PKK di setiap distrik di Mimika untuk mendorong program-program yang menyentuh masyarakat, sebab PKK ini yang berurusan dengan masyarakat dan anak-anak dari bawah.

“Saya yakin PKK ini juga mendapatkan dana dari pemerintah daerah, jadi tolong programnya yang menyentuh masyarakat, tidak perlu kegiatan yang besar-besar, kegiatan yang lihat anak-anak, kegiatan kesehatan atau kegiatan pendidikan,” ungkapnya.

9.373 Anak di Kabupaten Mimika Tidak Sekolah

Sebanyak 9.373 anak usia SD di Mimika tidak bersekolah. 

Dalam catatan Tribun-Papua.com, Akademisi Universitas Negeri Papua (Unipa) Manokwari, Dr Agus Sumule mengatakan pelayanan pendidikan di Mimika sangat tidak merata. 

"Di Kabupaten Mimika ada 135 SD. Lebih dari 59 perseb (70 SD) di antaranya terdapat di Distrik Mimika Baru, Wania dan Kuala Kencana. Di Distrik Hoya dan Alama masing-masing hanya ada 1 SD Di Distrik Mimika Barat hanya ada 3 SD," kata Sumule. 

Menurutnya, tidak heran apabila ada sekitar 9.373 orang penduduk usia SD yang tidak bersekolah di Kabupaten Mimika.

Angka ini berdasarkan data Dapodik dan APM (Angka Partisipasi Murni) yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek setiap tahun.

Penjabat Sekda (PJ) Sekda Kabupaten Mimika, Petrus Yumte dalam sambutan peringatan Hari Anak Nasional (HAN) juga ikut menyoroti pemberitaan terkait dengan jumlah anak Mimika yang tidak bersekolah. 

Baca juga: APBD Mimika Rp 7,5 Triliun Terbesar se-Tanah Papua, Akademisi: Tapi 9.373 Anak Usia SD Tak Sekolah

"Data survey se tanah Papua, Timika juga menyumbang angka itu," katanya ketika diwawancarai usai kegiatan HAN di Timika, Selasa (23/7/2024). 

Ia mengatakan, upaya yang dilakukan pemerintah sudah pasti ada dalam rencana kedepan. 

"Tapi hari ini, kita belum punya blue print tentang kebijakan membangun masa depan Mimika lewat dunia pendidikan," ujarnya. 

Mendengar angka tersebut, menurut Yumte merupakan hal yang perlu diperhatikan. 

"Angka ini menjadi momen atau cambuk buat kita bahwa ternyata dalam kerja keras kita ada banyak hal yang belum dituntaskan terutama di dunia pendidikan," ungkapnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com