PKY Papua Ungkap Laporan yang Diterima Pihaknya Periode Januari-Juli 2024

Laporan Wartawan Tribun-papua.com, Amatus Huby 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Koordinator Penghubung Komisi Yudisial (PKY) Wilayah Papua Methodius Kossay mengungkapkan laporan kinerja pihaknya selama periode Januari-Juli 2024.

"Laporan masyarakat yang kami terima dan sudah kami analisis dan kemudian kami tindak lanjut ke pusat (Komisi Yudisial RI) di Jakarta adalah sejumlah 10 laporan," kata Methodius Kossay saat memberikan sambutan pada Hari Ulang Tahun Ke-19 Komisi Yudisial yang di Kantor Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Papua di Jayapura, Selasa (13/8/2024).

Sementara laporan konsultasi dan  audiensi penanganan laporan masyarakat berjumlah 30 laporan.

Dari 30 laporan terkait konsultasi dan audensi tersebut, masyarakat lebih banyak berkonsultasi tentang tugas dan fungsi dan ruang lingkup PKY Papua, sengketa tanah, perkara kredit macet, perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perceraian, dan lain sebagainya.

Baca juga: Pilot Selandia Baru Dibunuh KKB di Mimika, PAK HAM Papua Desak Pemerintah Bentuk Tim Pencari Fakta

Kemudian laporan terkait pelaksanaan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) sebanyak empat laporan. 

Empat laporan tersebut diperoleh melalui pengaduan masyarakat dan diproses melalui mekanisme dan prosedur.

Terkait laporan hasil pemantauan persidangan yang dilaksanakan oleh PKY Papua terdiri dari pemantauan reguler dan pemantauan tindak pidana pemilu (tipilu) pada pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif pada 14 Februari 2024.

"Untuk pemantauan reguler ada lima dan untuk pemantauan tipilu sebanyak enam perkara (Pengadilan Negeri Jayapura dan Pengadilan Negeri  Merauke)," imbuhnya.

Selain itu Methodius Kossay juga menyampaikan laporan penjaringan dan rekam jejak hakim terhadap calon hakim agung Republik Indonesia yaitu satu laporan.

Baca juga: Pj Bupati Puncak Beri 2 Instruksi Baru, Wajib Dilakukan oleh Seluruh ASN di Lingkungan Pemkab

Kemudian yang terakhir yaitu laporan hasil penanganan perkara dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran hakim (PMKH) yakni dua laporan.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024, PKY Wilayah Papua telah melaksanakan penelusuran informasi sekaligus koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri di tiga Provinsi Pemekaran yaitu Papua Selatan (Merauke), Papua Pegunungan (Wamena), dan Papua Tengah (Nabire). (*)