ypmak
Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK)

CPNS 2024

Jika Rekrutmen CPNS 2024 Tidak Utamakan OAP, Pemuda Katolik Komda Papua Tengah Ancam Lakukan Ini

"Seluruh komponen pemuda mulai bersatu dan lakukan konsolidasi bahwa kuota penerimaan CPNS Provinsi Papua Tengah  100 persen harus OAP,"tegas Tino.

Penulis: Yulianus Magai | Editor: Lidya Salmah
istimewa
Ketua Pemuda Komda Papua Tengah, Timo Mote (kanan) dan Natan Naftali Tebai, Sekertaris Pemuda Katolik Komda Papua Tengah (Kiri) saat menyikapi soal penerimaan CPNS 2024 di Papua Tengah. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Yulianus Magai 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA- Pemuda Katolik Komisaris Daerah (Komda) Papua Tengah, mengklaim bahwa sulitnya peluang kerja dan pertumbuhan ekonomi yang belum stabil tentu berdampak bagi tingginya angka pengangguran di Provinsi Papua Tengah.

"Sudah begitu Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)  di Provinsi Papua Tengah dengan kuota 950 yang disediakan sangat sedikit. Ya mestinya lebih, harus Orang Asli Papua (OAP) juga diprioritaskan," kata Ketua Pemuda Komda Papua Tengah, Tino Mote saat dihubungi, Kamis (22/8/2024).

Baca juga: Pemkab Intan Jaya Diminta Utamakan OAP dalam Penerimaan CPNS 2024

Menurut Tino, rekrutmen CPNS diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran,

"Tapi yang kami harapkan bahwa penerimaan CPNS 2024 di Provinsi Papua Tengah harus harus utamakan OAP,"tegasnya. 

Baca juga: Anggota DPRD Terpilih Ini Minta Rekrutmen CPNS 2024 di Intan Jaya Harus Prioritas Anak Asli Daerah

Sebab itu, untuk mengawal kuota CPNS 950 orang di lingkungan Provinsi Papua Tengah, seluruh elemen masyarakat diminta harus bersatu.

"Seluruh komponen pemuda mulai bersatu dan lakukan konsolidasi bahwa kuota penerimaan CPNS Provinsi Papua Tengah  100 persen harus OAP,"tegas Tino lagi.

Baca juga: Berikut Link dan Cara Daftar CPNS 2024

Sementara itu, Natan Naftali Tebai selaku  Sekertaris Pemuda katolik Komda Papua Tengah juga mendesak agar Mejelis Rakyat Papua Tengah (MRPT) ikut mengawal penerimaan CPNS tahun ini.
 
"Kami minta MRPT segera bentuk pokja dan keluarkan surat  rekomendasi tes CPNS untuk OAP, dan melarang  non OAP," pintanya.

"Apabila Ibu Pj Gubenur Papua Tengah dan MRPT PT tidak indahkan ini. Maka kami akan bentuk front untuk melawan kebijakan yang tidak berpihak kepada OAP,"tutupnya. (*)

Sumber: Tribun Papua
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved