Pemkab dan KPU Sarmi Gandeng BPJS Ketenagakerjaan Terkait Jaminan Petugas Pilkada

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Amatus Huby.

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Perhatian kepada petugas dan penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua terus dilakukan Pemkab dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sarmi. Satu di antaranya dengan memberikan jaminan keamanan, keselamatan dan Kesehatan. 

Baca juga: Hadiri Deklarasi Tolak Politik Uang dan Lawan Politisasi SARA, Iman Djuniawal: ASN Harus Netral!

Pemberian jaminan kepada para petugas yang akan melaksanakan Pilkada di Kota Seribu Ombak itu tertuang dalam perjanjian kerja sama yang dilakukan Pemkab dan KPU Sarmi bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Jayapura, Jumat (23/8/2024). 

Hadir dalam kegiatan penandatanganan kerja sama tersebut, Penjabat Bupati Sarmi, Iman Djuniawal, Ketua KPU Sarmi Yohannes Yenggu, Perwakilan Kapolres Sarmi, Kompol Suparmin, S.IP., M.H, Danlanal Sarmi, Wakil Ketua DPRD Sarmi, Markus Kopong. 

Selain itu, juga tampak hadir dalam acara tersebut, Asisten I Pemkab Sarmi, para Komisioner KPU Sarmi, Sekretaris KPU Sarmi, Warsau, Bawaslu Sarmi dan beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sarmi. 

Pada kesempatan itu, Penjabat Bupati Sarmi, Iman Djuniawal mengatakan, kegiatan tersebut merupakan amanat IInstruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 yang harus dilaksanakan dalam rangka sukses dan lancarnya pesta dmeokrasi kepala daerah yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang. 

"Kami memerlukan aktifitas yang tinggi dalam menghadapi kegiatan dan persiapan Pilkada Kabupaten Sarmi," katanya.

Oleh karena itu, lanjut Iman Djuniawal, dalam rangka mendukung dan menyukseskan semua tahapan Pilkada tersebut perlu adanya jaminan keamanan, keselamatan dan Kesehatan petugas yang ditanggung oleh pemerintah. 

Baca juga: PROFIL Iman Djuniawal, Karir ASN Mulai dari Pejabat Pemprov Papua Hingga Pj Bupati Sarmi

Pada kesempatan itu, Iman Djuniawal juga menjelaskan, per Juli hingga Agustus ini yang baru terdaftar masih tujuh orang yang datanya masuk. Itupun data dari rumah sakit maupun puskesmas.

"Inilah yang kami berikan berupa kompensasi jaminan kepada petugas sebesar Rp 200 juta lebih kepada yang datanya sudah masuk tadi,” paparnya. 

Selain itu, Pmekab sarmi juga akan bergerak untuk memastikan terkait data-data tersebut agar semua bisa tercover secara baik dan sesuai yang diharapkan dalam peraturan. 

Baca juga: Pasca-dilantik Jadi Pj Bupati Sarmi, Iman Djuniawal Langsung Pimpin Upacara HUT ke-79 RI

Dia juga menjelaskan dalam kondisi tahun-tahun pemilihan, perlu melakukan Langkah-langkah antisipasi atau pencegahan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. 

“Sehingga perlu kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam upaya memberikan jaminan kepada para petugas tersebut,” terangnya. 

resiko untuk hal-hal yang tidak diharapkan terjadi Pemkab Sarmi bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk mengurangi resiko yang terjadi.

Baca juga: Tiba di Kabupaten Sarmi, Iman Djuniawal dan Istri Disambut Tarian Suku Armati

Ada beberapa item yang ditawarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, namun kali ini pihaknya memilih yang perlu diprioritaskan yakni jaminan keselamatan para petugas Pilkada. 

"Kalau memang nantinya bermanfaat dan sangat produktif sekali, ya program ini akan kami lanjutkan lagi sesuai kemampuan keuangan daerah,” tandasnya. (**)