Perkuat Data Akurat, BPS-Pemkab Nabire Sepakat 'Gabung Jurus' Perangi Kemiskinan

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUA.COM, NABIRE- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nabire bersama pemerintah daerah setempat, menggelar Focus Gruop Discussion (FGD) yang berlangsung di Aula LPP RRI Nabire, Papua Tengah, Kamis (3/10/2024),

FGD tersebut mensosialisasikan Data Strategis BPS Kemiskinan dan Inflasi, serta Pembinaan Statistik Sektoral Tahun 2024.

Hadir dalam FGD tersebut yakni, Plt Bupati Nabire, Ismail Djamaluddin, Kepala BPJS Kesehatan Nabire, Marell Obrin Thompson Guliom, Kepala BPJS Ketenagakerjaan, Muslika, Yasor Victor Sawo selaku Kadis Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire beserta seluruh pimpinan OPD di Lingkup Pemkab Nabire.

Baca juga: Soroti Perjalanan Dinas ASN Pemda, Menpan RB: Itu Pemborosan Anggaran!

Kepala BPS Kabupaten Nabire, Dio Benuvin Perkasa Ginting mengatakan, FGD ini untuk membuat kolaborasi antara BPS dan pemerintah daerah, yang mana informasi semakin kompleks sehingga penggunaan data yang tepat menjadi pondasi utama dalam pengambilan keputusan.

“Data yang akurat dan relevan tidak hanya membantu kita memahami kondisi tetapi juga memungkinkan kita untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik dan tepat sasaran,”ujar Dio.

Menurut Dio, tanpa data maka pengambilan keputusan yang diambil sangat beresiko dan tidak efisien.

Bahkan, sambung dia, tujuan yang diinginkan bisa tidak efektif.

"Nanti terkait deflasi dan inflasi juga akan dipaparkan lebih lanjut tentang sumber dan data-data tersebu. Bakan kendati  BPS sudah mengumpulkan tentang data yang baik, namun itu tidak akan berguna,"katanya, 

"Terkait data tidak boleh kita (BPS) BPS hanya menyimpannya saja. Maka itu, ini salah satu tujuan dari FGD ini, kita memberikan informasi tentang data kita sehingga dapat berguna dan dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi perencanaan dan juga merumuskan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah,”imbuh Dio. 

Baca juga: Pemkab Nabire Serahkan DPA Perubahan, Ini Pesan Bupati Mesak Magai

Menurutnya lagi, kolaborasi antara BPS dan Pemda menjadi kunci untuk memastikan bahwa, data yang digunakan oleh semua pihak agar dapat konsisten dipertanggungjawabkan, dan juga data hasil pemerintah daerah.

"Bahkan kita mungkin bisa saling sinkronisasi. Ini sebagai bentuk tanggung jawab BPS kepada publik terhadap data yang mana kita ingin berperan dalam menjaga database,"ujarnya.

“Selain itu data ini akan mendukung perencanaan program pembangunan agar terukur dan sesuai dengan kebutuhan. Dalam FGD ini diharapkan ada sinergi yang lebih baik,"sergah Dio.

Di tempat yang sama, Plt Bupati Nabire, Ismail Djamaluddin mengapresiasi kegiatan ini karena dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya di daerah Kabupaten Nabire.

"Semoga data ini dapat membantu kita di daerah untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan sehingga kita dapat melengkapi segala kekurangan dan kebutuhan yang ada di kabupaten,"harap dia.

Baca juga: Tangani Stunting, Pemkab Nabire Gelar Bimtek Peningkatan Kapasitas Para Kader Posyandu

Apalagi, lanjut dia, data kemiskinan menjadi salah satu indikator utama dalam mempermudah perumusan kebijakan publik. 

"Jadi memahami dengan baik data ini membantu kita untuk melakukan program-program yang lebih efektif dan efisien dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan,"akunya.

Selain itu, Plt Bupati Nabire menyebut bahwa, pembinaan statik juga sangat penting dalam memastikan bahwa data yang dimiliki miliki dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal.

“Bapak Ibu yang saya banggakan melalui kegiatan ini kita berfikir untuk meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara dalam menghasilkan data yang kita bersama-sama menjadikan sebagai momentum untuk memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Nabire,"tandasnya. (*)