ypmak
Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK)

Papua terkini

Begini Reaksi Keras Manajemen Maxim soal Penolakan Aplikasi Transportasi Online di Papua

Ini menyusul adanya protes dari para penyedia jasa transportasi umum yang selama ini merasa dirugikan dengan kehadiran jasa berbasis aplikasi di Papua

Tribun-Papua.com/Istimewa
AKSI - Ratusan pengemudi Ojek Online (Ojol) menggeruduk Kantor Maxim dan Grab. Mereka menyegel kantor Maxim hingga meminta adanya pemerataan harga agar tidak terjadi kesenjangan. 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Pihak Maxim merespons pernyataan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, David Telenggen yang akan meminta rekomendasi Gubernur Papua untuk membekukan aplikasi jasa transportasi tersebut.

Keberadaan Maxim terancam diputus di Kota Jayapura dan wilayah Provinsi Papua.

Ini menyusul adanya protes dari para penyedia jasa transportasi umum yang selama ini merasa dirugikan dengan kehadiran jasa berbasis aplikasi itu di Papua.

Mereka menggelar aksi penolakan Maxim di halaman Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Kota Jayapura, pada Senin (7/10/2024).

Menurut Telenggen, Papua tidak membutuhkan transportasi online karena sudah banyak taksi konvensional atau umum.

"Kami mendukung tuntutan kalian karena kejadian seperti ini sudah sering terjadi oleh pihak Maxim yang tidak pernah mentaati atau menjalankan peraturan yang disepakati," ujarnya di hadapan massa.

Baca juga: Kepala Dinas Perhubungan Janji Segera Bekukan Aplikasi Maxim di Papua

Merespons hal itu, PR Specialist Maxim Indonesia, Yuan Ifdal Khoir mengatakan Maxim patuh dan mengikuti regulasi tarif yang telah diatur oleh Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai lembaga yang berwenang dalam menentukan tarif layanan Angkutan Sewa Khusus. 

Dalam rilis persnye kepada Tribun-Papua.com, Kamis (10/10/2024), Yuan menegaskan Dinas Perhubungan Provinsi Papua tidak memiliki kewenangan menonaktifkan aplikasi transportasi onlie. 

SopirMaxim yang dicegat puluhan supir taxi Bandara Sentani karena melanggar kesepakatan batas pengambilan penumpang terjadi di depan sekolah SMA Asisi Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura
SopirMaxim yang dicegat puluhan supir taxi Bandara Sentani karena melanggar kesepakatan batas pengambilan penumpang terjadi di depan sekolah SMA Asisi Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura (Tribun-Papua.com/Putri)

Sebab, menurut dia, aktivitas Maxim Indonesia diatur oleh Kementerian Perhubungan. 

Karenanya, Maxim akan terus bekerja sesuai dengan semua persyaratan Kementerian. 

Yuan berujar, pemblokiran aplikasi dapat berdampak buruk dalam segala aspek.

Seperti melemahnya pertumbuhan ekonomi karena akan banyak mitra pengemudi Maxim yang akan kehilangan pendapatan mereka. 

Selain itu, pembekuan aplikasi juga dapat merugikan masyarakat Papua yang membutuhkan layanan transportasi online.

Saat ini Maxim telah banyak digunakan untuk menunjang kehidupan masyarakat untuk sekolah, bekerja, hingga mengantarkan pasien ke rumah sakit. 

Maxim akan terus berusaha untuk memberikan layanan yang saling memberikan dampak positif satu sama lain untuk membantu mobilitas masyarakat serta mengurangi tingkat pengangguran dengan memberikan kesempatan bagi mitra pengemudi dapat bekerja.

Halaman
12
Sumber: Tribun Papua
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved