PWI Papua Gandeng Kompolnas dan Bawaslu Bahas Netralitas TNI-Polri untuk Ciptakan Pilkada Damai

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)  Provinsi Papua bersama Bawaslu dan Kompolnas menggelar diskusi yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Jayapura, Selasa(15/10/2024) sore. 

Diskusi yang dikemas dalam bincang sore media ini, membahas topik terkait netralitas TNI dan Polri dalam menyukseskan Pilkada damai di Papua. 

Dalam diskusi yang dipandu wartawan Odeata H Julia ini, menghadirkan dua narasumber yaitu Poengky Indarti selaku Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Kordiv Pencegahan, Paristipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (P2H) Bawaslu Provinsi Papua, Yofrey Piryamta Kebelen.

Diskusi ini dihadiri Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Hardin Halidin, para jurnalis serta panwas yang ada di kabupaten/kota di Provinsi Papua. 

Baca juga: Pemilu 2024, Yudo Margono Jamin Netralitas TNI

Ketua PWI Provinsi Papua, Hans Bisay mengaku diskusi ini sangat penting dan bermanfaat untuk memberikan pemahaman yang baik kepada semua pihak terkait netralitas dalam pelaksanaan Pilkada Papua 2024, khususnya anggota TNI dan Polri.

"Kita juga punya teman-teman (wartawan)  yang bekerja, ya mungkin di profil satu atau profil dua. Tapi saya yakin mereka tetap bekerja secara profesional," kata Hans dalam.sambutannya. 

" Nah, kemudian ada beberapa isu yang terkait dengan netralitas teman- teman di Polri juga menjadi pembahasa. Mungkin misalnya ini ada dari institusi ini, mungkin kita bisa berbagi lah supaya teman-teman kita juga mendapat informasi yang jelas," tandas Hans. 

Sementara itu Komisioner Kompolnas, Poengky Indaeti mengatakan bahwa anggota TNI dan Polri tidak bisa mengikuti rangkaian kegiatan pemilu. 

Poengky memastikan bahwa seorang anggota Polri itu harus netral dan dilarang menjadi tim sukses baik dalam Pileg, Pilpres maupun Pilkada saat ini. 

"Jadi anggota Polri tidak dibenarkan membuat keputusan dan penindakan dalam penunjukan kepentingan pasangan calon. Itu sudah jelas tertuang dalam UU, bahkan ada larangan memberikan fasilitas dinas maupun pribadi dalam kepentingan parpol, lalu kemudian dilarang melakukan kamanye terhadap paslon tertentu," ungkap Poenky. 

"Anggota Polri aktif juga dilarang mengajukan diri untuk jadi calon kepala daerah. Dia harus mengundurkan diri atau sudah status pensiun. Jadi  ini juga menjadi catatan penting menjaga netralitas, juga dilarang memberikan informasi kepada siapapun terkait dengan hasil perhitungan suara dalam pemilu maupun pilkada," imbuh dia. 

Baca juga: Ciptakan Pilkada Damai, TNI-Polri dan Forkopimda Papua Tengah Gelar Apel Pasukan

Selanjutnya Kordiv Pencegahan, Parisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (P2H) Bawaslu Provinsi Papua, Yofrey Piryamta Kebelen menyampaikan bahwa pentingnya menjaga netralitas bagi anggota TNI dan Polri  yang pada akhirnya akan memiliki dampak signifikan terhadap kualitas demokrasi di Indonesia.

Menurutnya, sebagai institusi negara yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban serta pertahanan dan kedaulatan negara, maka TNI dan Polri harus berdiri di atas kepentingan nasional.

“Netralitas anggota TNI dan Polri mutlak diperlukan guna menciptakan Pemilu yang damai dan sukses.  Dalam suasana pesta demokrasi, tugas utama TNI dan Polri adalah memastikan bahwa pemilu berjalan dengan aman, damai dan adil tanpa intervensi politik kekuasaan. Sebagai institusi negara, TNI dan Polri harus berdiri di atas kepentingan nasional, bukan di atas kepentingan partai politik atau kelompok tertentu,”ucap Yomta. (*)