TNI dan Polisi Dilibatkan dalam Percepatan Cetak Sawah 3 Juta Ha di Merauke hingga Kalimantan

TRIBUN-PAPUA.COM - Pemerintah Pusat menargetkan percepatan cetak sawah seluas 3 juta hektar selama 3-4 tahun ini untuk ketahanan pangan. 

Dalam pelaksanaannya, TNI/Polri kembali akan dilibatkan. 

Batalyon Penyangga Daerah Rawan akan memastikan lahan bisa berproduksi.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan hal itu dibahas dalam rapat tertutup yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/10/2024) siang.

Selain Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, hdir pula Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto, Kepala Badan Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudiyanto, dan Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo.
 

Baca juga: Hutan Papua Dihabisi Perusahaan Sawit, Masyarakat Adat Tergusur: Wakil Presiden Maruf Amin Bereaksi

Menurut Amran, Presiden Prabowo meminta supaya ada percepatan cetak sawah. 

Saat ini, cetak sawah sudah dimulai di Merauke, Provinsi Papua Selatan, dan Kalimantan Tengah. 

Ke depan akan dilanjutkan di Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan wilayah lainnya.

”Kita melakukan percepatan untuk cetak sawah,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Sudaryono menambahkan, lahan-lahan untuk cetak sawah sudah diidentifikasi.

”Memang kita targetnya, kan, 3 juta hektar dalam 3-4 tahun ke depan,” katanya kepada wartawan seusai rapat.

Mendesak
 
Percepatan cetak sawah dinilai sangat mendesak.

Sebab, jumlah penduduk terus bertambah, sementara lahan sawah tak pernah bertambah.

Penambahan luasan sawah sampai 3 juta hektar ini dinilai memadai sampai 80 tahun ke depan.

Karena itu, hal ini harus dilakukan sekarang. 

”Kami perkirakan dengan 3 juta (hektar sawah baru) itu bisa menjamin generasi kita 80 tahun ke depan,” ucapnya.

Adapun lahan yang akan digunakan dalam cetak sawah adalah milik negara dan berstatus digunakan perseorangan ataupun perusahaan.

”Nanti tinggal kita atur skema komersialnya. Jadi, bukan terus kita datang ke hutan lindung, hutan apa, main tebang-tebang, bukan,” kata Sudaryono.

Selain itu, lahan rawa yang sudah lama tak pernah dimanfaatkan bisa diolah supaya bisa menjadi produktif.

Namun, lahan rawa ini ditangani dari drainase, keasaman, dan lainnya. 

Melalui penanganan dengan pompa atau tambahan bahan lain untuk mengurangi keasaman tanah, lahan-lahan ini bisa ditanami.

Dengan penanganan, lahan tadah hujan yang awalnya hanya bisa menanam satu kali akan bisa meningkatkan indeks produktivitas.

Demikian pula lahan rawa, menurut Sudaryono, akan bisa menanam lebih baik apabila ditangani.

”Nah, (penanganan lahan rawa) sudah kita laksanakan, ada 1,4 juta (hektar) yang sudah kita naikkan IP (indeks pertanaman)-nya, panennya sudah kita naikkan, dengan cara pompanisasi dan juga konstruksi optimalisasi lahan rawa,” tuturnya.

Dengan penanganan seperti itu, lahan tegalan dan lahan kering semestinya bisa diolah.

Sudaryono mencontohkan di Kalimantan Tengah, dengan jalur-jalur irigasi yang disiapkan, cetak sawah dilakukan.

Hal terpenting, bibit, pupuk, dan air dipastikan ketersediaannya.

”Dan, ini sudah jalan. Di Merauke sendiri sudah ada 40.000 hektar, optimalisasi lahan, sudah selesai 40.000 hektar,” katanya.

Sudaryono optimistis target cetak sawah 3 juta hektar bisa dicapai sepanjang diupayakan bersama.

Dia meminta kekurangan di 1-2 tempat tidak meniadakan semua upaya yang dilakukan.

Batalyon Penyangga Daerah Rawan

Pengerjaan cetak sawah ini, menurut Sudaryono, bisa dilakukan petani ataupun bukan. TNI pun dilibatkan.

”Ada, bahkan di TNI sendiri itu dibentuk satuan, namanya Batalyon Penyangga Daerah Rawan. Jadi memang dipastikan untuk mamastikan program-program pertanian kita jalan,” kata Sudaryono.

Batalyon ini sudah berjalan pada cetak sawah di Merauke.

Proyek cetak sawah ini, menurut Sudaryono, sudah hampir rampung.

”Ini (urusan) ketahanan pangan ini enggak bisa ditawar lagi. Semua, enggak hanya TNI, Polri juga. Kebetulan kemarin dari Mabes Polri juga sepakat untuk mendukung program ketahanan pangan ini,” lanjut Sudaryono.

Polri selama ini sudah aktif sebagai Satgas Pangan dan menindak pelanggar hukum.

Namun, ke depan, kata Sudaryono, polisi bisa aktif di hulu dan ikut membina petani.

Amran menambahkan, untuk meningkatkan produktivitas, kebutuhan petani akan diperhatikan, dari hulu sampai hilir.

Sarana produksi, bibit, dan pupuk akan diyakinkan ketersediaannya.

Presiden, lanjut Amran, sudah memerintahkan untuk mengecek tambahan pupuk yang sebanyak 100 persen sudah sampai ke tingkat petani atau belum.

Selain itu, optimalisasi lahan akan ditindaklanjuti.

Baca juga: All Eyes on Papua, Suku Awyu: Tanah adalah Rekening Abadi Kami

Aris Marsudiyanto menambahkan, sebagai Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, ia selalu diikutkan di berbagai meeting kementerian.

Ia akan memastikan semua petunjuk, instruksi, dan keputusan Presiden bisa dilaksanakan sebaik-baiknya. 

Dia akan mengawal seluruh APBN benar-benar sampai ke masyarakat dan program-program pembangunan bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan sasaran dan target-target yang telah ditetapkan. (*)

Berita ini dioptimasi dari Kompas.id, silakan berlangganan.