DPRP Papua Pegunungan Minta Pemerintah Stop Potong Hak ASN Sebab Biaya Hidup Tinggi

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM, WAMENA  - Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Pegunungan meminta pemerintah provinsi dan delapan kabupaten di sana, stop memotong hak aparatur sipil negara (ASN) lantara biaya hidup di daerah ini sangat tinggi.

"TPP ASN yang mana sempat viral dan sempat buat kantor gubernur dipalang, jangan sampai dipotong," kata Ketua DPR Papua Pegunungan Yos Elopere, di Wamena, Sabtu, (22/02/2025).

Baca juga: Ketua DPR PP Yos Elopere : Jangan Korbankan Masyarakat Jelang Putusan MK

Ia menyarankan pejabat pemerintah provinsi dan kabupaten mencarikan solusi lain, agar tidak terjadi pemotongan hak pegawai. Sebab pemotongan-pemotongan akan menyebabkan pegawai kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

"Kita tahulah kondisi masyarakat di Papua Pegunungan dengan harga barang yang tinggi seperti apa, dan jika dipangkas saya pikir teman-teman ASN harus melihat ini dengan baik," katanya.

Baca juga: Penyegaran Kepemimpinan: Korem 172/PWY Gelar Sertijab Kasrem dan Kasilog, Soliditas Diutamakan

Solusi yang disampaikan dewan adalah, pemerintah mengurangi kegiatan-kegiatan pada beberapa dinas, terutama kegiatan pelayanan yang tidak terlalu dibutuhkan masyarakat. 

Legislator ini juga menyarankan pemerintah memangkas alokasi untuk perjalanan dinas para pejabat, sehingga dana itu bisa digunakan untuk membiayai hak-hak staf.

Baca juga: VIRAL Skandal di Polres Kaimana, Dua Remaja Diduga Jadi Korban Rudapaksa Oknum Polisi: Cek Pelaku

"Memang kondisi keuangan daerah terbatas, tetapi jangan korbankan teman-teman ASN, kita harus sama-sama enak lah, supaya bisa bekerja dengan baik," katanya, (*).