Wagub Papua Pegunungan Ajak 8 Bupati Stop Dukung Program Iblis

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com,Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM, WAMENA - Wakil Gubernur (Wagub) Papua Pegunungan, Ones Pahabol menyampaikan pernyataan tegas pemerintah terhadap maraknya kasus pembunuhan yang masih terjadi di wilayah pegunungan.

Ia menolak anggapan bahwa setiap aksi kekerasan harus diselesaikan dengan pembayaran denda oleh pemerintah maupun kepala daerah di tingkat kabupaten.

Baca juga: Jaringan Internet Lemot di Nabire, Pelayanan Dinas Kependudukan Terganggu

“Pembunuhan yang lalu-lalu itu harus dihentikan. Anak-anak muda jangan lagi ikut dalam komunitas kekerasan. Kita harus masuk dalam komunitas yang baik, mengejar hati Tuhan. Jangan terus mengulang kebiasaan lama,” tegas Pahabol saat memberikan sambutan pada acara Retreat Pemuda GIDI Wilayah Bogo di Wamena, Selasa, (19/08/2025).

Menurutnya, praktik penyelesaian kasus pembunuhan dengan pembayaran denda justru membuat masalah semakin berlarut-larut dan memberi ruang bagi kejahatan. 

Baca juga: DPRK Yapen Minta Pemkab Hilangkan Kelemahan yang Jadi Temuan BPK

“Pemerintah tidak akan bayar lagi. Bupati-bupati jangan bayar. Gubernur dan wakil gubernur juga tidak bayar. Karena kalau kita bayar, sama saja kita ikut mendukung program iblis,” ujarnya lantang.

Pahabol menekankan, kebiasaan itu hanya memperkuat stigma buruk terhadap orang Papua. Ia ingin generasi muda di wilayah pegunungan meninggalkan tradisi kekerasan dan beralih ke jalan damai.

Baca juga: Ramalan Cuaca Jayapura Besok, Rabu 20 Agustus 2025: Berawan di Pagi, Siang, dan Malam Hari

“Orang selalu menilai bahwa orang gunung seperti ini, seperti itu. Saya ingin stigma itu dipatahkan. Generasi kita harus sempurna di hadapan Tuhan,” tambahnya.

Ia juga mengajak gereja, tokoh adat, dan masyarakat untuk bersama-sama mendidik generasi muda agar mengelola hati dengan benar.

Baca juga: Sarat Monopoli dan Korupsi? Kontraktor Listrik Papua Gugat Kebijakan PLN: Somasi Dilayangkan

“Pemerintah dan gereja sepakat, kita kasih hati yang baik kepada generasi ini. Mari kita bersama menjaga kehidupan, bukan saling membunuh,” tuturnya.

Di akhir pernyataannya, wakil gubernur menegaskan bahwa dirinya berbicara sebagai bentuk tanggung jawab moral dan otoritas pemerintah. 

Baca juga: DPR Papua Tengah Nilai Johannes Rettob Sebagai Bupati Bijak Untuk CPNS OAP

“Saya tahu mungkin ada yang marah dengan pernyataan ini. Tapi sebagai wakil gubernur, saya punya kewajiban untuk bicara. Kalau kita terus bayar denda, berarti kita tidak pernah keluar dari lingkaran setan pembunuhan,” tutupnya, 

Bahkan ia bersama Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Jhon Tabo akan berupaya agar hal ini bisa dibuat menjadi peraturan daerah khusus bagi masyarakat Papua Pegunungan sehingga tidak lagi menjadi kebiasaan masyarakat.(*)