DPRK Biak Usul Pemkab Tidak Sekedar Dengar dan Terima Hasil Musrenbang Warga

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Fiona Sihasale

TRIBUN-PAPUA.COM, BIAK - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Biak Numfor, Papaua mengusulkan kepada pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat agar tidak sekedar mendengar dan menerima hasil musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) yang dilakukan tiap distrik di sana.

Baca juga: Pemprov Papua Selatan Dorong Percepatan dan Efisiensi Anggaran PSU Boven Digoel

Ketua DPRK Biak Numfor Daniel Rumanasen di Biak, Rabu, (26/2/2026) mengatakan, usulan program yang disampaikan masyarakat Distrik Biak Timur dalam musrembang tingkat distrik Biak Timur, juga diperjuangkan anggota DPRK, sesuai daerah pemilihan masing–masing.

Baca juga: Bersiap GALAU! Hujan Lebat Disertai Petir dan Angin Kencang Landa Biak Numfor

"Kiranya aspirasi itu dapat dikawal hingga musrembang tingkat kabupaten, sehingga dapat disetujui untuk dilaksanakan meskipun tidak 100 persen program yang diusulkan masing–masing kampung dapat terakomodasi," katanya.

Baca juga: Setetes Darah Prajurit TNI AU Jelang Momen HUT ke-79, Selamatkan Nyawa Sesama di Kabupaten Biak

Daniel mengapresiasi Kepala Distrik Biak Timur beserta staf yang telah melaksanakan Musrembang untuk membahas seluruh usulan kegiatan program prioritas dari 26 kampung  di Biak Timur.

Musrembang Distrik Biak Timur berlangsung sehari diikuti sekitar 70 peserta dihadiri dari pemerintah kabupaten, DPRK, perwakilan aparat TNI-Polir dan masyarakat.

Baca juga: Jebol Pagar Lapas Wamena, Komandan KKB Kopi Tua Heluka Kabur, Satgas ODC Lakukan Pengejaran

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor Zacharias L. Mailoa, ST,. MM yang hadir, mengatakan musrenbang menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah daerah maupun seluruh komponen masyarakat.

Ia mengajak peserta musrembang agar aktif berdiskusi dan memberikan masukan yang konstruktif guna menyusun rencana pembangunan yang realistis, sesuai kebutuhan dasar masyarakat, dengan tetap menyesuaikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah sebagaimana Inpres nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.

Baca juga: Thobias Bagubau: Penolakan PT Blok Wabu di Manokwari Harus Jadi Perhatian Serius Pemkab Intan Jaya

Dikatakan meskipun terjadi pemotongan anggaran secara besar-besaran oleh pemerintah pusat, namun pemerintah daerah tetap komitmen menindak lanjuti usulan program prioritas baik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, pencegahan stunting, inflasi, kemiskinan ekstrim dan program makan bergizi secara gratis.(*)