ypmak
Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK)

Jayapura

Kantor Posindo Jayapura Salurkan Bansos Untuk 9.741 KPM

Untuk itu ia berharap kepada seluruh keluarga penerima manfaat ini agar memanfaatkan waktu tersebut dengan baik, sehingga pada waktu yang telah ditent

Tribun-Papua.com/Taniya Sembiring
PENYALURAN BANSOS : Tampak salah satu keluarga penerima manfaat saat menerima bantuan sosial PKH sembako yang diterima dalam bentuk uang tunai di Kantor Pos Jayapura, Rabu 5 Maret 2025. Kali ini Posindo menyalurkan untuk 9.741 KPM. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com,Taniya Sembiring

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - PT Pos Indonesia Cabang Utama Jayapura menyalurkan bantuan sosial (bansos) sembako berupa uang tunai dan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap I 2025 kepada 9.741 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Executive General Manager Kantor Pos Cabang Utama Jayapura, Kusnadi menjelaskan, nilai bantuan yang diterima tiap KPM bervariasi mulai dari Rp200 ribu hingga Rp 2,5 juta.

Baca juga: Aliansi Pengusaha Orang Asli Papua Kabupaten Mimika Dukung Program Pembangunan Rumah Layak Huni

"Jadi untuk bantuan PKH nilainya Rp200.000 hingga Rp2.000.000/KPM, sedangkan BLT sembako dibayarkan Rp600.000/triwulan,"jelasnya kepada Tribun Papua di Jayapura, Rabu 5 Maret 2025. 

Sesuai dengan kesepakatan Kusnadi menyatakan, penyaluran bansos ini ditargetkan akan selesai hingga Sabtu 8 Maret 2025.

Untuk itu ia berharap kepada seluruh keluarga penerima manfaat ini agar memanfaatkan waktu tersebut dengan baik, sehingga pada waktu yang telah ditentukan penyaluran sudah terealisasi semua. 

Baca juga: VIRAL Gubernur Papua Tengah Meki dan Deinas Makan Menggunakan Penutup Rantang: Luar Biasa Pak Manik

Ia mengakui, selama menjalankan penyaluran ada saja kendala seperti kelengkapan dokumen-dokumen masyarakat yang tidak sesuai domisili. 

Selama proses penyaluran ini, pihaknya meminta kerjasama warga agar tidak pindah-pindah domisili. Karena berdasarkan kejadian sebelumnya itu begitu penyaluran sampai batas waktu berakhir warga tidak ditempat. 

Baca juga: PSU Pilkada Papua, Mahasiswa Minta KPU Perpanjang Masa Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur

"Cuman kami selalu melakukan kordinasi dengan pihak terkait seperti kepala dinas sosial, kepala distrik, lurah hingga ketua RT/RW kami selalu melakukan kordinasi untuk mencari jalan keluar dan tidak terulang lagi penyaluran berikutnya," jelasnya.(*)

Sumber: Tribun Papua
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved