Hasil Musrenbang RKPD dan Otsus Kabupaten Jayapura, Sebanyak 414 Usulan Diterima

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Putri Nurjanah Kurita

TRIBUN-PAPUA.COM, SENTANI - Usulan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Jayapura yang diterima sebanyak 414, serta menolak 892 usulan. 11 usulan diantaranya akan ditindak lanjut ke Provinsi Papua.

Demikian disampaikan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Jayapura Parson Horota, ketika membacakan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2025 dalam rangka Penyusunan Rencana Anggaran Program (RAP) pemanfaatan Dana Otonomi Khusus tahun 2026.

Kegiatan itu digelar di salah satu hotel di Sentani, Distrik Sentani, pada Rabu (19/3/2025).  

Baca juga: Perbandingan Spek dan Harga HP Xiaomi 15 dengan Samsung Galaxy Z Flip6

"Dalam 892 usulan yang ditolak, akan ditinjau kembali sehingga bisa dibiayai secara nasional oleh pemerintah pusat," katanya.

Parson menjelaskan pemerintah daerah melaksanakan Musrenbang RKPD sekaligus dengan Musrenbang Otonomi Khusus (Otsus).

Hasil Musrenbang Otsus yang disampaikan yakni ada 13 program prioritas dan yang diusulkan, serta 64 kegiatan yang akan dikerjakan di 2026. "Otsus itu sudah disesuaikan dengan dokumen RAP dan arahan dari Otsus. Di Jayapura ada 13 kegiatan
prioritas utama, 36 aktivitas utama, 94 keluaran aktivitas utama, dan 64 kegiatan," katanya.

Dalam Musrenbang juga membahas hasil reses yang dilakukan anggota dewan DPR Kabupaten Jayapura, yang jumlahnya kurang lebih 400, sedangkan yang diusulkan ke pemerintah daerah sebanyak 754 usulan.

Baca juga: Indonesia Hadapi Tuan Rumah Australia: Kluivert Coret Enam Pemain, Siapa Saja?

"Yang diterima dan ditampung 52 usulan, yang ditolak 702 usulan," ujarnya.

Usulan yang dibahas selama dua hari itu, akan ditindalanjuti dalam forum perangkat daerah di Bappeda dari hasil itu yang akan masuk dalam RKPD.

"Kita akan mengurangi volume yang ada sesuai dengan fiskal kita di kabupaten. Ada yang kita sudah usulkan tetapi karena recofusing anggaran, kita jaga bersama sampai jadi RKPD, RAPD dan jadi APBD," ujarnya.

Sementara itu, Penjabat Bupati Jayapura Semuel Siriwa mengatakan, proses Musrenbang dilakukan untuk menentukan pilihan program dan kegiatan prioritas untuk didahulukan pelaksanaanya.

Baca juga: Operasi Ketupat di Jayapura: Fokus Pengamanan dan Penertiban Miras untuk Lebaran Kondusif

Di sisi lain, diperhadapkan dalam keterbatasan sumber daya, terutama pendanaan. Siriwa menegaskan, besar kecilnya anggaran bukan sebagai penentu keberhasilan dan kesuksesan program dan kegiatan.

"Dengan keterbatasn dan ketelitian, kita telah melakukan pilihan program kegiatan
yang sifatnya terbatas dan mendesak dan terintegrasi dengan tujuan dan sasaran RKPD tahun 2026," katanya.

Dia juga menekankan agar, perangkat daerah memperhatikan usulan masyarakat, arah kebijakan pemerintah Provinsi Papua, dan RKP Nasional.

Baca juga: 350 Aparat Gabungan Dikerahkan Operasi Ketupat Pengamanan Idul Fitri di Kepulauan Yapen Papua