John NR Gobai Nilai Pilkada Langsung Jadi Ajang Investasi Kontraktor dan ASN 

Laporan Wartawan: Tribun-papua.com/Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM, WAMENA -  Wacana mengenai pemilihan kepala daerah (Pilkada) dikembalikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) kembali mencuat di Tanah Papua. 

Karena pesta demokrasi daerah tersebut dinilai menjadi ajang inestasi para kontraktor dan Aparatur Sipil Negara (ASN), biaya besar, menimbulkan konflik berkepanjangan hingga terjadinya praktik politik uang. 

Baca juga: Konflik Pilkada Puncak Jaya Pecah, Satu Polisi Terkena Anak Panah: Korban Dievakuasi ke Jayapura   

Hal itu dikatakan mantan anggota DPR Papua, John NR Gobai kepada Tribun-Papua.com, Minggu (6/4/2025). 

Menurutnya, Pilkada langsung di Tanah Papua perlu dievaluasi lantaran sistem ini memicu ketidaknetralan ASN, konflik berkepanjangan, biaya tinggi yang membebani APBD, dan praktik politik uang yang menghambat pembangunan.

Usulan tersebut diungkapkan John NR Gobai sebagai respons terhadap berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Pilkada langsung di wilayah Papua yang hingga kini beberapa daerah masih bergejolak. 

Selain itu, John NR Gobai juga menyoroti Pilkada langsung seringkali berpotensi menghambat pengembangan kontraktor lokal dan afirmasi bagi ASN Orang Asli Papua (OAP).

Menurutnya, usulan tersebut juga mendapat dukungan sejumlah tokoh nasional antara lain, Komisioner KPU, Wahyu Setiawan dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD. 

Baca juga: Pendekatan Budaya Solusi Utama Mengakhiri Konflik Pilkada di Kabupaten Puncak Jaya

Masih menurut John NR Gobai, Pilkada asimetris yang memungkinkan adanya perbedaan mekanisme pemilihan kepala daerah antardaerah, dianggap sebagai solusi yang tepat untuk Tanah Papua. 

Nanti kata Goba Partai politik tetap memiliki peran penting dalam proses rekrutmen calon kepala daerah, dengan mekanisme fit and proper test untuk menguji kualitas dan kemampuan calon sebelum diserahkan ke DPRP/DPRK.

Baca juga: Konflik Pilkada 2024 Kabupaten Puncak Jaya Terus Berlangsung , 50 Orang Terluka

"Wacana Pilkada asimetris di Tanah Papua menjadi perhatian serius, dengan harapan dapat menciptakan sistem pemilihan kepala daerah yang lebih adil, efisien, dan sesuai dengan karakteristik wilayah tersebut," katanya. (*)