Dirjen HAM RI Bertemu dan Menerima Aspirasi Pengungsi Nduga di Papua Pegunungan

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Amatus Huby 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAWIJAYA - Direktur Jenderal (Dirjen) Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia pada Kementrian Hak Asasi Manusia (Kemenham) Republik Indonesia, Nicholay Aprilindo, menerima sejumlah aspirasi masyarakat Kabupaten Nduga yang mengungsi sejak tahun 2018 dari 32 distrik di sana. 

Pegungunsian terus terjadi sejak tahun 2018 - 2025 akibat warga takut menjadi korban salah tembak pada konflik TNI atau pasukan non organic melawan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPN PB-OPM).

Baca juga: Kementerian HAM Kirim Utusan ke Papua Untuk Mendata Pengungsi Nduga

Nicholay Aprilindo mengatakan banyak laporan yang masuk di Kementrian HAM terkait situasi permasalahan Papua, lebih khusus masalah di Nduga. Akibatnya terjadi jumlah pengungsi yang cukup siknifikan.

"Saya ditugaskan Pak Menteri Natalius Pigai, menginventaris jumlah pegungsi, permasalahan pegungsi dan dan apa yang dibutuhkan pegungsi, Kemetrian HAM dapat mengakomodasi segala permintaan, permasalahan dan kami akan membicaran dengan kemetrian lembaga yang ada untuk menyelesaikan permasalahan ini secara konfrehensip berbasiskan HAM,"katanya melalui via WhatsApp kepada Tribun-Papua.com, pada Kamis (17/4/2025).

Dari kunjungan itu dirinya melihat juga anak-anak pengungsi dan mereka menyampaikan harapan untuk mendapatkan kenyamanan dan keamanan serta pakaian layak pakai, peralatan belajar dan gedung sekolah.

Baca juga: Dari Serambi Rumah Untuk Anak-Anak Pengungsi Nduga, Jeritan Sunyi Dari SD Kristen Duma Wamena

“Soal, penarikan militer yang bertugas di seluruh distrik di Nduga, kita akan berkoordinasi dengan petinggi militer agar segera tarik anggotanya. Kemudian semua aspirasi kita merumuskan dan membahas bersaam DPR komisi terkait juga kepada semua kemetrian terkait,” katanya.

Wakil Bupati Nduga Yoas Beon mengatakan pihak kementerian langsung meninjau pengungsi dari 14 distrik yang sementara berada di Kenyam, Ibu Kota Kabupaten Nduga.

Wabup mengatakan, pengungsian terbaru berasal dari Distrik Paro, Distrik Yuguru serta Distrik Kroptak. Untuk sementara, mereka menempati di pasar baru Kota Keneyam.

“Mereka sudah menyampaikan aspirasi, juga situasi dan keadaan yang dialami. Ini menjadi sampel bagi seluruh 32 distrik yang mengungsi yang di berbagai daerah pengungsian,” katanya. 

Baca juga: Dewan Kesenian-Komunitas di Wamena Menggalang Bantuan Pendidikan Untuk Pengungsi Nduga

Ia mengharapkan tim ini memberikan harapan yang bena-benar bisa terwujud sebab pihaknya sudah berpengalaman dengan tim kemanusiaan pernah berjanji namun tidak memberikan kejelasan kepada nasib HAM warganya.

"Selama ini sering membentuk tim, berbagai upaya dilakukan tapi sampai dengan hari ini kami yang lain bertanya-tanya penanganan ini sampai sejauh mana,” ujarnya.

Masyarakat 32 distrik di Nduga mengharapkan pemerintah menarik pasukan TNI non organi di Nduga. Mereka juga meminta pemerintah memberikan perhatian perumahan, listrik, air bersih serta layanan pendidikan dan kesehatan.

Baca juga: Pansel DPRK Nduga Jalur Otsus Dinilai Kerja Tidak Sesuai Aturan Juknis

"Karena Kementrian HAM pintu yang tepat untuk menangani kasus-kasus ini, dokumen terkait semua pengungsian kita akan kumpulkan kemudian kita akan lobi ke pemerintah pusat, terutama lembaga HAM dengan kementerian lainya untuk wujudkan semua aspirasi ini,"pungkasnya.(*)