Kementerian HAM Kirim Utusan ke Papua Untuk Mendata Pengungsi Nduga

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Amatus Huby 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAWIJAYA - Direktur Jenderal (Dirjen) Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia (HAM), Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) Republik Indonesia, Nicholay Aprilindo, melakukan kunjungan ke Papua, khususnya Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. 

"Kunjungan ini merupakan yang pertama sejak kepemimpinan Presiden RI, Prabowo Subianto, dan Menteri HAM, Natalius Pigai," ujaranya saat ditemui Tribun-Papua.com, di Hotel Baliem Pilamo Wamena, Papua Pegunungan, pada Rabu (16/4/2025).

Baca juga: 525 CPNS Supiori Prajabatan, Bupati Heronimus Mansoben Minta Mereka Berkomitmen

Dia menjelaskan bahwa kunjungannya bertujuan untuk menjalankan beberapa tugas penting dari Kementerian HAM.

"Agenda utama saya adalah menjalankan tugas dari Kementerian HAM, khususnya dalam penguatan hak asasi manusia bagi para warga binaan di berbagai lapas, termasuk Lapas Jayapura, Lapas Wamena, dan lapas lain di wilayah Papua," jelasnya.

Lanjut dikatakan bahwa dirinya juga ditugaskan untuk menginventarisasi kondisi pengungsi asal Nduga yang tersebar di sejumlah tempat di Papua. Pengungsi ini telah mengalami kesulitan sejak tahun 2018 hingga 2025, sehingga diperlukan solusi penanganan yang lebih komprehensif.

Baca juga: Kisah Amigelien Yigibalom, Perempuan Pilot Helikopter Pertama dari Papua Pegunungan Ukir Mimpi

"Saya juga diminta untuk menginventarisasi masalah pengungsi dari Nduga yang sudah terjadi sejak 2018 hingga kini, guna mencari solusi penanganan yang menyeluruh," katanya.

Dikatakan untuk mendapatkan gambaran lebih jelas terkait kondisi pengungsi, pihaknya menegaskan akan turun langsung ke Kabupaten Nduga. 

Ia berencana bertemu dengan pemerintah daerah serta tokoh masyarakat setempat guna mendapatkan data dan informasi yang akurat.

Baca juga: Dua Kementerian Pantau Kesiapan Pemkab Sarmi Dalam Mendukung Pendirian Sekolah Rakyat 

"Saya harus bertemu dengan berbagai tokoh masyarakat untuk membicarakan rekonsiliasi damai bagi Papua secara umum dan Kabupaten Nduga secara khusus," pungkasnya.(*)