Kepala DLH Kabupaten Nabire Minta OPD Kumpulkan Data: Kalau Terlambat Bisa Fatal

Laporan Wartawan Tribun-Papuatengah.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, NABIRE - Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD II) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) untuk 2025-2030 di Kabupaten Nabire selesai.

Baca juga: Pekan Depan KM Gunung Dempo Sandar di Pelabuhan Nabire, Simak Jadwal Lengkapnya

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, (16-17 April 2025) ini, dilaksanakan di Aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Nabire di Jalan Merdeka Nomor 53, Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Nabire, Arfan Natan Palumpun mengatakan, FGD ini penting karena, sangat menguntungkan pembangunan kedepannya.

Kemudian, dokumen KLHS juga merupakan kitab suci atau dasar perjalanan pembangunan di suatu wilayah.

Lalu KLHS ini, tidak bisa terpisahkan oleh RPJMD, dan selalu berhubungan erat, untuk itu sejak pelaksanaan kick off hingga FGD 2 ini, diikuti oleh seluruh OPD dan juga semua pihak.

Baca juga: Pemkab Nabire Minta Warga Hentikan Kebiasaan Buang Sampah ke Sungai dan Drainase

"Perlu melibatkan semuanya karena nantinya mereka juga mempunyai suport kepada pemerintah daerah," kata Arfan kepada Tribun-Papuatengah.com, Kamis, (17/4/2025).

Selain itu, dalam proses penyusunan yang dilakukan, Arfan mohon kerja sama dan support data dari seluruh OPD. 

Menurutnya, hingga saat ini hanya delapan OPD yang mengumpulkan data, sementara sudah tiga OPD dari itu sudah disusun selesai.

Baca juga: DLH Nabire Minta OPD Sampaikan Data KLHS Sebelum 26 April 2025

Kemudian untuk batas waktu pengumpulan data sendiri  akan berlanjut hingga 24 - 25 April 2025.

"Jadi kami harap, semua data dari setiap OPD sudah harus dikumpulkan sebelum waktu yang ditentukan, karena apabila terlambat, maka penyusunan KLHS akan terhambat, dan bisa berakibat fatal terhadap penyusunan RPJMD yang akan menjadi program prioritas kepala daerah untuk lima tahun kedepan," ujarnya

Arfan berharap juga, setiap data yang diberikan OPD harus valid dan sesuai dengan kondisi riil.

Baca juga: Pemkab Nabire Bakal Turunkan Tim Evakuasi Sampah Saat Puncak Perayaan Paskah 2025

"Kalau datanya asal-asalan, maka itu bisa berakibat fatal dalam penyusunan RPJMD, maka itu kepada seluruh OPD marilah kita bersama-sama dan berkolaborasi untuk menyukseskan proses penyusunan yang ada," pungkasnya. (*)