Bupati Nabire Usulkan SMA dan SMK Dikelola Oleh Pemprov Papua Tengah: Terkendala Anggaran

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUA.COM, NABIRE - Bupati Nabire Mesak Magai kembali mengusulkan agar pendidikan tingkat SMA dan SMK dikelola oleh Pemprov Papua Tengah.

Hal ini disampaikan Mesak saat mempresentasikan program kerja Pemkab Nabire, dalam pelaksanaan Rapat koordinasi (Rakor) para bupati se Papua Tengah, di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Jalan Jenderal Sudirman, No.1, Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Kamis (24/4/2024).

Mesak mengatakan, mengenai pendidikan, pada 2022, 2021 dan seterusnya kebawah, Nabire mengalami kekurangan tenaga guru.

"Tapi mulai 2023, 2024, dan seterusnya, ada pengangkatan tenaga guru melalui P3K dan honorer, sehingga saat ini, soal tenaga guru sudah tersedia," kata kata Mesak. 

Baca juga: Teror di Area Tambang Mimika Papua Tengah, 10 Kamp Pendulang Emas Dibakar OTK

Kemudian, dari pengangkatan yang ada, Pemkab Nabire kewalahan, karena pada 2022, terjadi pengalihan SMA dan SMK dari provinsi ke kabupaten, sehingga proses penggajian guru yang awalnya ditanggung provinsi, akhirnya tanggung kabupaten.

"Nah disitu mengalami kesulitan," ujarnya.

Untuk itu dengan kondisi tersebut Mesak bilang, jika memang ada kemudahan, dan regulasi lain yang bisa disampaikan kepada pemerintah provinsi maupun pusat untuk, mengambil alih SMA dan SMK maka itu sangatlah baik.

"Tidak ada yang berat dan salah juga, karena ini demi kemajuan pendidikan di Papua Tengah," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Meki Nawipa mengatakan, soal SMA atau SMK bisa diatur.

"Ini kalau pak bupati bisa berikan satu SMK maka siap dikelola," kata Meki.

Baca juga: Pilkada Usai, Mesak Magai Ajak Pemuda Nabire Bersatu Kembangkan Potensi

Dalam pengelolaannya juga, Meki bilang pemerintah tidak perlu lagi keluarkan anggaran, sebab ada yang siap mengolahnya.

"Jadi ada teman-teman yang mau membantu, dan akan datang dalam waktu dekat," ujarnya. (*)