Ini 7 Tuntutan Tim Peduli Pelayanan Penerbangan Subsidi Kabupaten Mimika Saat Geruduk Kantor Dishub 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Marselinus Labu Lela 

TRIBUN-PAPUA.COM, MIMIKA - Sekelompok massa tergabung dalam Tim Peduli Pelayanan Penerbangan Subsidi Kabupaten Mimika menggeruduk kantor Dinas Perhubungan Mimika, di Jalan Baru Mimika, Papua Tengah, Selasa (29/4/2025). 

Kedatangan masa dari empat distrik wilayah pegunungan Mimika ini dalam meminta agar akses penerbangan perintis disubsidi pemerintah segera dibuka.

Adapun isi tuntutan Tim Peduli Pelayanan Penerbangan Subsidi Kabupaten Mimika antara lain: 

1. Pemda Mimika stop melakukan stigma zona merah di empat distrik yakni, Tembagapura, Alama, Hoya, Jila.

2. Pemerintah segera membuka akses penerbangan perintis subsidi begitupun pelayanan kargo ke lapangan terbang Jila, Tsinga, Arwanop, Alama dan lainnya.

Baca juga: Massa Ancam Tutup Kantor Dinas Perhubungan dan UPBU Mimika Bila Penerbangan Tidak Dibuka  

3. Pemda Mimika melalui Dishub segera membuka akses pelayanan subsidi.

4. Pemda Mimika diminta segera selesaikan bandara dalam proses pembangunan di Hoya dan Alama serta verifikasi lapangan terbang yang sudah dibangun.

5. Pemda Mimika diminta segera berikan subsidi penerbangan berupa helikopter di pedalaman yang masih tahap pembangunan lapangan terbang.

6. Pemda Mimika diminta kerja sama jangka panjang untuk melihat kondisi masyarakat agar penerbangan subsidi tidak terhambat.

7. Pemda Mimika dan masyatakat empat distrik dengan tegas memberikan estimasi waktu satu bulan agar penerbangan dibuka kembali. Jika tidak maka mobilisasi massa melakukan demonstrasi. 

Koordinator Aksi, Eli Dolame menegaskan bahwa, pelayanan penerbangan perintis harus segera dibuka mengingat masyarakat hidup dalam keterpurukan.

"Kami terisolasi mau ke kampung susah. Kami harus sewa tranportasi helikopter dengan biaya mahal baru bisa kesana karena tidak ada penerbangan perintis," kata Eli Dolame.

Ia meminta Dishub dan Pemda Mimika agar bertanggungjawab atas masalah ini karena sangat merugikan masyarakat.

"Kami jadi korban faktor keamanan dengan stigma mengeluarkan daerah ini menjadi zona merah sehingga tidak ada pesawat yang berani kesana," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, Jania Basir saat menemui pendemo mengatakan, tahun 2024 subsidi penerbangan perintis masih berada di bawah APBN melalu kantor UPBU Mozes Kilangin.

"Memang tahun 2024 subsidi penerbangan perintis tidak berjalan. Kami sudah koordinasi dengan UPBU karena tidak ada operator mau ikut pelelangan subsidi penerbangan perintis," kata Jania Basir.

Jania mengatakan, pihaknya mengaku sudah berkoordinasi dengan UPBU kenapa penerbangan tidak jalan.

"Ini akhirnya anggaran dari APBN subsidi dipotong oleh pusat. Kami berupaya menggunakan APBD Mimika dan tahun sudah dianggarkan," jelasnya.

Meski dijelaskan, massa tetap menuntut pertanggungjawaban dan juga meminta Bupati Mimika datang langsung menemui mereka.

Baca juga: Kantornya Digeruduk Massa soal Layanan Penerbangan, Kadis Perhubungan Mimika Bilang Begini

Jania mengatakan, Dishub Mimika telah berusaha menjalankan penerbangan perintis dengan menggelontorkan anggaran tahun 2025 senilai Rp 25 miliar.

"Memang faktanya operator tidak ada yang mau. Masyarakat sudah datang ke kantor untuk melakukan koordinasi tetapi semua ini terhambat," ungkapnya. 

Lanjutnya, operator maskapai jenis pilatus seperti Susi Air juga Jania mengaku sudah menghubungi mereka melayani subsidi.

"Susi Air juga sudah dikasih tahu tetapi mereka tidak bersedia dengan alasan keamanan. Kami tidak klaim daerah itu zona merah tetapi operator yang belum mau," katanya.

Ia menambahkan, operator memilih dengan carteran karena jauh lebih mahal sehingga berdampak pada masyarakat.

"Memang subsidi penerbangan perintis kita diatur oleh pusat. Kami harus patokan dengan pemerintah pusat," pungkasnya. (*)