Warga Wouma: Gubernur Silahkan Periksa Penguna Dana Lahan Sengketa Kantor Gubernur

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM, WAMENA - Masyarakat pemilik hak ulayat lokasi rencana pembangunan Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan yang selama ini menolak pembangunan di Distrik Wouma, mempersilahkan Gubernur John Tabo mengusut tuntas penyalahgunaan anggaran pembayaran lahan pembangunan kantor tersebut.

Hal ini dikatakan sebagai respon pernyataan Gubernur John Tabo yang mengatakan akan mengusut tuntas warga yang menggunakan dana tanpa ada pertanggungjawaban hasil lokasi pembangunan.

Baca juga: Masih Tarik Ulur, Gubernur John Tabo Minta Pengembalian Dana Lahan Kantor Gubernur

Tokoh Pemuda Wouma, Kaitanus Ikinia yang juga sebagai pemilik lahan di Wouma menegaskan bahwa terkait proses pembayaran yang sudah dilakukan oleh Penjabat Gubernur Velix Wanggai, mereka mengakui bahwa pihaknya bersama warga tidak mengetahui hal itu.

"Pembayaran yang terjadi kepada siapa dan prosesnya seperti apa kami tidak tahu, dan kami dari pihak yang kontra pada prinsipnya kami tolak," katanya. 

Baca juga: Pemprov Papua Pegunungan Salurkan 100 Ton Beras Untuk Korban Banjir di Jayawijaya

Bersama para tetua, tokoh adat, perempuan dan anak-anak dia mengatakan pihaknya bersama masyarakat di wilayah itu tidak mengetahui soal penggunaan dana tersebut.

"Sesuai rencana pemerintah, mereka yang mengelola uang mau diapakan atau ditindak, itu kembali kepada PJ gubernur, jadi kalau mau bilang mau kembalikan uang terserah bapak gubernur. Tetapi kalau tidak dan minta ditindak langsung oleh BPK dan KPK turun pemeriksaan langsung silakan saja kami tidak ada urusan dengan hal itu," katanya.

Baca juga: Banjir Landa Ibu Kota Papua Pegunungan, Pemerintah Jayawijaya Buka Posko Penanggulangan Bencana

"Karena uang yang dipakai juga adalah uang negara sehingga silahkan pertanggungjawaban langsung dengan pihak yang berwenang," sambungnya.

Sementara itu, pemilik lahan yang lainya Menu Ikinia menambahkan bahwa menyoal sikap pemerintah oleh gubernur provinsi Papua Pegunungan terkait penyagunaan anggaran soal pembayaran lahan yang tidak jelas, ia berharap dapat ditelusuri.

Baca juga: Ibu Kota Papua Pegunungan Darurat Banjir, Pendataan Korban Terkendala

"Kami harap bisa telusuri baik, jadi soal anggaran itu bisa ditinjau baik. Karena kami masyarakat sini beranggapan itu ada penipuan besar-besaran, modusnya Seperti apa itu kami tidak tahu tapi ada pihak-pihak yang membagi, maka kami minta telusuri masalah anggaran ini dan jumlah anggaran besarnya seperti apa itu kami tidak tahu," jelasnya.(*)