Sopir Truk Papua Pegunungan Minta Dilibatkan Dalam Pembangunan Kantor Gubernur

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Amatus Huby 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAWIJAYA - Komunitas sopir truck di Potikelek, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan meminta Gubernur Papua Pegunungan Jhon Tabo melibatkan mereka dalam proyek pembangunan kantor gubernur.

Koordinator Komunitas Rental Truck Lintas Batas, Agustinus Mennay saat jumpa pers, mengatakan mereka siap untuk terlibat langsung dalam pengerjaan pembangunan kantor gubernur.

Baca juga: Polres Yapen Ringkus ASR Bersama Barang Dagangannya Berupa 71 Plastik Ganja

"Kami Komunitas Sopir Rental Lintas Batas, baik orang asli Papua (OAP) maupun non OAP yang mangkal di Potikelek bersedia dan betkomitmen untuk turut serta dalam proyek tersebut. Kami anggota Komunitas Truck Rental Lintas Batas di Potikelek yakin dapat memberikan kontribusi berarti dalam menyukseskan pembangunan Gedung Kantor Gubernur ini," katanya saat menggelar konferensi pers di Wamena pada Selasa (13/05/2025).

Jika komunitas ini dilibatkan, sambung Mennay, pihaknya yakin proyek ini dapat diselesaikan tepat waktu sesuai target.

Baca juga: Dojo Basarnas Karate Club Juara Umum Piala Bupati-Wabup Jayapura 2025

Komunitas ini juga meminta Pemprov membuatkan peraturan yang setara dengan Perda, tentang keharusan pemerintah untuk melibatkan sopir dalam semua proyek pemerintah provinsi dan delapan kabupaten.

"Tolong juga sediakan Terminal Rental Truck di Potikelek karena sampai saat ini kami masih parkir liar di badan jalan," ujarnya.

Baca juga: Ismail Asso: Pemindahan Lokasi Kantor Gubernur Papua Pegunungan Bawa Kedamaian

Jika permintaan tidak mengindahkan permintaan mereka, maka sopir truck rental OAP dan non OAP Kabupaten Jayawijaya akan melakukan mogok sipil dan pemalangan di tempat pembangunan kantor gubernur tersebut.

"Pemprov harus memperhatikan kami sopir truck rental di Potikelek. Selama ini kami selalu merasa terganggu dengan operasi truck perusahan. Segera libatkan kami dalam pembagunan Kantor Gubernur, MRP, dan DPRP. Kami putra daerah OAP susah melamar di perusahan yang menangani pembangunan perkantoran pemerintah itu,"pungkas dia.(*)