Kantor MRP Dipalang, Dewan Kehormatan: Akan Dibuka Bila Gubernur Tunjuk Sekretaris Majelis Baru

TRIBUN-PAPUACOM, JAYAPURA - Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) yang dipalang sejak Jumat (23/5/2025) sore, belum juga dibuka hingga Sabtu (24/5/2025) sore.

Gedung mewah lembaga kultural masyarakat Papua yang berada di Jalan Sam Ratulangi Kota Jayapura itu dipalang oleh unsur pimpinan MRP serta sejumlah anggotanya.

Wakil Ketua Dewan Kehormatan MRP, Corneles Dasinapa, menegaskan, pihaknya mendukung sikap pimpinan MRP untuk menyegel pintu masuk serta menggembok gerbang kantor tersebut.

"Sebagai Wakil Ketua Dewan Kehormatan MRP, saya juga tidak terima perlakukan Sekretaris MRP terhadap pimpinan kami," ujar Corneles kepada Tribun-Papua.com.

Menurutnya, pemalangan dilakukan lantaran Sekretaris MRP belum membayarkan hak-hak para pimpinan serta anggota MRP, termasuk uang perjalanan dinas.

Baca juga: BREAKING NEWS: Kantor Majelis Rakyat Papua Dipalang, Gubernur Diminta Ganti Sekretaris MRP

"Mengenai kunjungan kerja, hak-hak kami selama perjalanan dinas itu harusnya tujuh hari tetapi dipotong. Terus setiap sidang pleno triwulan, jadwal dan agendanya ada tetapi tidak ada anggarannya. RAK pun tidak disusun dalam jadwal kerja, sudah dua tahun sejak 2024," bebernya.

Corneles pun meminta Pj Gubernur Papua segera mengganti Plt Sekretaris MRP, serta menunjuk pejabat baru.

"Sekretaris ini harus diganti karena tidak paham mengenai tupoksi, pelayanan terhadap pimpinan dan anggota MRP ini," pungkasnya.

Wakil Ketua II MRP, Max Abner Ohee, mengatakan pemalangan dilakukan lantaran Plt Sekretaris MRP dianggap tidak transparan dalam menjalankan tugasnya.

Selain itu, Max menyebut, honor tujuh orang tenaga ahli yang nembantu tugas-tugas anggota MRP selama lima bulan terakhir belum dibayarkan.

Tenaga ahli pun mengambil sikap mogok kerja di tengah sidang MRP yang seharusnya digelar hari ini.

"Kami meminta Pj Gubernur segera mengganti Plt Sekretaris MRP, karena kerjanya tidak transparan dan tidak profesional," ujar Max Ohee kepada Tribun-Papua.com di sela pemalangan kantornya, Jumat (23/5/2025).

"Tadi tenaga ahli mogok kerja karena masalah ini, dan sidang kami tertunda."

Menurut Max, pihaknya sudah menyampaikan kepada Plt Sekretaris MRP sebulan lalu agar menuntaskan masalah ini.

Pendanaannya pun telah masuk dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) MRP, menyusul pertemuan pimpinan serta anggota MRP bersama Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong beberapa bulan sebelumnya.