Polemik Pengangkatan 354 Plt Kepala Kampung di Lanny Jaya Berakhir Damai, DD Sukses Dicairkan

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com,Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM,WAMENA – Setelah serangkaian aksi demonstrasi dan polemik seputar pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) kepala kampung di Kabupaten Lanny Jaya, kini proses pencairan Dana Desa (DD) untuk tahun 2024 berjalan lancar dan tertib. 

Hal ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk Ketua Forum Peduli Pembangunan Lanny Jaya, (FPPLJ) Ernison Kogoya.

Baca juga: Heronimus Gelar Kejurda Road Race Bupati Cup Untuk Dongkrak PAD Supiori yang Minim

Kepada media ini, Ernison mengungkapkan bahwa demonstrasi yang selama ini terjadi merupakan bentuk aspirasi masyarakat terhadap kebijakan pengangkatan PLT 354 kepala kampung dari 39 distrik. Aksi tersebut terjadi berulang kali karena dinilai menimbulkan kebingungan dan berpotensi memicu konflik di masyarakat.

"Demo yang dilakukan berkali-kali karena pengangkatan PLT kepala kampung dinilai menyalahi prosedur, terutama karena adanya perubahan nama yang dilakukan oleh pj bupati sebelumnya dan kemudian diubah oleh bupati definitif. Hal ini menimbulkan potensi gesekan," kata Ernison di Wamena, Sabtu, (21/06/2025).

Baca juga: Total Dana Desa 2025 Pegunungan Bintang Capai Rp237,69 M, Ada 34 Desa yang Terima Lebih dari Rp1 M

Namun, Ernison memberikan apresiasi kepada Bupati Aletinus Yigibalom, S.Pd dan Wakil Bupati Fredi Ginia Tabuni, ST yang telah mengambil langkah bijak dengan merevisi Surat Keputusan (SK) pengangkatan plt kepala kampung. Revisi tersebut menjadi solusi damai dan memungkinkan proses pencairan dana desa berjalan tanpa hambatan.

"Pemerintah daerah telah melakukan evaluasi dan mengambil keputusan bijak dengan mengangkat kembali para mantan kepala kampung sebagai bendahara kampung. Hasilnya, proses pencairan dana desa berjalan aman dan lancar di semua kampung dan distrik hingga hari terakhir, Selasa lalu," ungkapnya.

Baca juga: Wabup Sarmi Panen Ikan Hasil Budi Daya Pemerintah dan Masyarakat di 226 Kolam

Ia menyebutkan bahwa meskipun sempat ada kekhawatiran akan terjadinya konflik saat pencairan, kenyataannya masyarakat menunjukkan kedewasaan dalam menyikapi situasi.

"Semua proses berjalan tertib, tidak ada gesekan di bank maupun di kampung. Ini keberhasilan yang patut diapresiasi," lanjutnya.

Baca juga: Bupati Buka Road Race yang Pertama Kali di Supiori dan Menghadirkan 400 Pembalap di Indonesia

Ernison juga mengingatkan agar ke depan keputusan resmi pemerintah tidak dipertentangkan di ruang publik, apalagi sampai menimbulkan perpecahan. Ia menegaskan bahwa keputusan bupati adalah final dan tidak dapat diganggu gugat.

“Saya harap ke depan tidak ada lagi pihak-pihak yang mencoba membelokkan keputusan resmi pemerintah. Jika ada masalah seperti pergeseran nama atau revisi, sebaiknya diselesaikan lewat mekanisme yang benar, bukan dengan menyulut keresahan,” tegasnya.

Baca juga: KONI Yalimo Gelar Raker Persiapkan Cabor Menyambut PON ke XXII di NTT dan NTB

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan terima kasih kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (DPMPK) Lanny Jaya, Gurius Tabuni, atas kepemimpinannya yang dinilai inovatif sehingga proses pencairan berjalan mulus dan konflik berhasil dicegah.

“Terima kasih kepada kepala DPMPK yang telah mengawal proses ini hingga tuntas. Ini menjadi bukti bahwa sinergi antara masyarakat dan pemerintah bisa menghasilkan solusi konkret,” ujarnya.

Baca juga: Rumah dan Dua Unit Motor Habis Dilalap Sijago Merah di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan

Ernison mengimbau seluruh kepala kampung agar segera kembali ke kampungnya masing-masing dan memulai pelaksanaan program pembangunan sesuai dana yang telah diterima, demi mendukung visi-misi bupati dan wakil bupati untuk membangun dari kampung menuju kota.

Dalam keterangannya, Ernison juga mengakui bahwa memang ada kekeliruan dan kekurangan dalam proses administrasi dan teknis di lapangan, namun hal tersebut dianggap sebagai bagian dari dinamika pelayanan publik.

Baca juga: PMKRI Jayawijaya Lokakarya Perdana Bahas GBHO dan Logo yang Belum Dimiliki