Kantor BKD Papua Pegunungan Digeruduk, Pencari Kerja Tuntut Transparansi Hasil SKD CPNS

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com,Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM,WAMENA - Ratusan pencari kerja (pencaker) dari berbagai latar belakang di Provinsi Papua Pegunungan, baik Orang Asli Papua (OAP) maupun non-OAP, menggelar aksi damai pada Selasa pagi (24/06/2025). 

Aksi ini digagas oleh Forum Pribumi Papua Pegunungan sebagai bentuk protes atas hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS tahun 2024 yang dinilai tidak transparan dan tidak profesional.

Aksi yang diberi tajuk "JULID II" ini dimulai dari titik kumpul di Menara Salib pukul 07.00 WIT.

Massa kemudian melakukan long march menuju Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua Pegunungan di wilayah Hom-Hom.

Baca juga: Jalan Trans Papua Belum Wujudkan Sembako Murah di Wamena, DPRP Minta Pemerintah Serius

Setibanya di sana, massa melakukan pemalangan pintu masuk kantor sebagai simbol protes.

Sempat terjadi adu mulut antara peserta aksi dan sejumlah pegawai BKD, namun situasi tetap terkendali dan mereka menuju ke Kantor Gubernur Pegunungan hingga saat ini masaa masih melakukan aksi.

Penanggung jawab aksi, Roi M Pawika, menyampaikan aksi ini bukan untuk membuat kekacauan, melainkan menuntut keadilan dan keterbukaan dari pemerintah provinsi.

“Kami menilai hasil SKD yang dikeluarkan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Banyak kejanggalan dan ketidakjelasan dalam prosesnya,” ujar Roi.

Setelah dari BKD, massa melanjutkan aksi mereka ke Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan di pusat kota Wamena. 

Di sana, mereka menyampaikan aspirasi dan menuntut agar pemerintah segera mengevaluasi proses seleksi CPNS serta membuka ruang dialog dengan perwakilan pencaker.

Baca juga: OPM Tebar Teror di Wamena, Egianus Kogoya 5 Kali Beraksi di Wilayah Jayawijaya Sejak Januari 2025

Aksi ini berlangsung tertib dengan beberapa syarat yang diberlakukan oleh panitia, di antaranya peserta wajib berpakaian rapi, tidak membawa senjata tajam, dan dilarang keras mengonsumsi minuman keras.

Selain pencaker yang tidak lulus, mereka yang lolos pun ikut bergabung sebagai bentuk solidaritas.

Forum Pribumi Papua Pegunungan menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal proses ini sampai pemerintah memberikan jawaban dan langkah konkrit untuk menyelesaikan polemik yang ada, (*).