Cucu Bung Karno Ini Sebut Perlu Terobosan Problem Provinsi Baru di Tanah Papua, Tak Hanya Anggaran

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Perlu terobosan berani untuk menyelesaikan problem kurangnya anggaran untuk provinsi-provinsi baru di Tanah Papua. 

Pandangan ini disampaikan Anggota Komisi II DPR Fraksi PDI Perjuangan, Romy Soekarno.

“Diperlukan terobosan konkret dan kebijakan afirmatif yang lebih berani."

"Tanpa itu, percepatan pembangunan di DOB Papua tidak akan maksimal, dan manfaatnya tidak akan dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Romy dalam rapat antara Komisi II DPR dan Mendagri Tito Karnavian di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

Dia menegaskan bahwa permasalahan yang terjadi di Papua sejatinya adalah permasalahan Indonesia secara keseluruhan.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan di Papua harus dipandang sebagai kunci dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baca juga: Maiton Gurik Serukan Dialog Damai antara Indonesia dan Papua

Cucu Presiden ke-1 RI Sukarno ini menyebut pendekatan pembangunan di Papua tidak lagi bisa sekadar mengandalkan perhitungan teknokratis atau teori pembangunan semata.

Mengingat, kata dia, pembangunan Papua adalah soal rasa keadilan, kemanusiaan, dan komitmen kebangsaan.

“Ini bukan sekadar soal data atau angka. Ini soal panggilan jiwa sebagai bangsa. Kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil, setiap rupiah yang dianggarkan untuk Papua, mencerminkan rasa keadilan dan empati yang tulus,” ujar Romy.

Romy pun mendorong Kementerian Keuangan dan Bappenas sebagai institusi teknokratis utama untuk memperluas cara pandangnya.

Dia menilai penyusunan kebijakan anggaran dan perencanaan pembangunan untuk Papua tidak cukup hanya berdasar pada efisiensi fiskal.

Romy berpandangan bahwa harus ada pendekatan yang lebih inklusif, humanistik, dan kontekstual, dengan mempertimbangkan realitas sosial, budaya, dan geografis masyarakat Papua.

Adapun saat ini, tantangan pembangunan di Papua, terutama di wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB), menuntut perhatian khusus.

Soalnya, anggaran yang tersedia masih belum cukup untuk menjawab kompleksitas masalah.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal (Purn) Tito Karnavian mengungkapkan terdapat permasalahan pada empat daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Papua, khususnya terkait serapan belanja daerah.