Papua Tengah Terkini
Nasib Ratusan Guru Kontrak di Mimika Menggantung, Peanus Uamang: Pemkab Harus Tanggung Jawab
Hal itu disebabkan karena sudah enam bulan ratusan guru yang tergabung dari guru Paud, TK, SD, SMP, dan SMA ini bekerja tanpa Surat Keputusan (SK).
Penulis: Calvin Louis Erari | Editor: Paul Manahara Tambunan
Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari
TRIBUN-PAPUA.COM, NABIRE - Nasib 200 guru kontrak di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah kembali jadi sorotan.
Hal itu disebabkan karena sudah enam bulan ratusan guru yang tergabung dari guru Paud, TK, SD, SMP, dan SMA ini bekerja tanpa Surat Keputusan (SK), hingga mengakibatkan tidak menerima upah atau gaji.
Padahal menurut informasi, ratusan guru kontrak ini sudah menjalankan tanggungjawab sebagai tenaga pengajar dengan maksimal.
Menyikapi persoalan tersebut, Anggota DPR Papua Tengah, Peanus Uamang angkat bicara.
Baca juga: Maiton Gurik Serukan Dialog Damai antara Indonesia dan Papua
Peanus mengatakan, yang namanya guru kontrak, atau honor di Kabupaten Mimika itu paling aktif untuk mengajar.
Bahkan, anak-anak asli daerah di pedalaman Mimika juga ikut mengajar tanpa imbalan yang diberikan.
Dengan demikian, Peanus meminta agar pemerintah daerah dapat melihat para tenaga pendidik ini dengan baik.
"Jadi harus memberikan hak-hak mereka," kata Peanus kepada Tribun-Papuatengah.com, di Nabire, Kamis (3/7/2025).
Kemudian Peanus meminta agar pemerintah daerah perlu memfasilitasi mereka.
Baca juga: Yunus Wonda: Guru Harus Jalankan Kewajiban dengan Baik, Masalah Hak Tanggung Jawab Pemkab Jayapura
"APBD yang besar ini kemana saja, dan ini tanggung jawab pemerintah," ujarnya.
Selain itu Peanus mendesak agar, semua surat kontrak yang mereka perlukan, harus diaktivkan kembali.
Politisi Partai PAN ini berharap, pemerintah daerah dapat bertanggung jawab dengan masalah tersebut.
"Tidak boleh lagi memberikan alasan sani-sini, supaya mereka bisa kembali bersemangat untuk medidik generasi emas di Mimika," pungkasnya. (*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.