ypmak
Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK)

Info Kabupaten Jayapura

Yunus Wonda: Guru Harus Jalankan  Kewajiban dengan Baik, Masalah Hak Tanggung Jawab Pemkab Jayapura

Yunus Wonda mengatakan, persoalan hak yang belum terbayarkan maka itu menjadi urusan pemerintah Kabupaten Jayapura.

|
Tribun-Papua.com/Paul Manahara Tambunan
Bupati Jayapura Yunus Wonda menegaskan agar guru menjalan kewajiban dengan baik, jangan berdemonstrasi, guru harus melaksanakan proses belajar mengajar. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Putri Nurjannah Kurita

TRIBUN-PAPUA.COM, SENTANI - Bupati Jayapura Yunus Wonda menyampaikan kepada seluruh guru dari tingkat Pendidikan Usia Dini (PAUD), TK, SD, SMP, dan SMA untuk melaksanakan kewajiban dengan baik.

Guru harus masuk ke kelas untuk melaksanakan proses belajar dan mengajar.

"Saya minta semua guru di sekolah mulai mengajar, jangan seperti saya ke SMA Negeri 1 Sentani hanya empat kelas yang ada guru," katanya disela-sela penenandatangan pakta integritas Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang berintegritas Objektif, Transparan, Akuntabel, Berkeadilan, dan Tanpa Diskriminasi di aula lantai dua Kantor Bupati, Gunung Merah, Sentani, Senin (26/5/2025).

Baca juga: Bupati Jayapura Yunus Wonda Meminta Sekolah Bebaskan Biaya Pendaftaran Siswa Baru

Wonda juga menyoroti aksi demonstrasi guru dan mogok mengajar beberapa waktu lalu.

Dia mengatakan, meskipun ada hak yang belum terselesaikan tetapi guru harus tetap melaksanakan kewajibannya.

"Saya mau bilang kepada semua guru kalian boleh menutut hak saja tetapi ada kewajiban yang harus dipatuhi bersama," katanya.

Wonda mengatakan, persoalan hak yang belum terbayarkan maka itu menjadi urusan pemerintah.

"Itu urusan pemerintah nanti pemerintah akan pikirkan, saya tidak mau ada demo guru, kami pasti akan selesaikan pendidikan dan kesehatan harus  berjalan di wilayah ini," katanya.

Baca juga: Anggota MRP Pokja Agama Izak Hikoyabi Jaring Aspirasi Penggunaan Dana Otsus di Kabupaten Jayapura

Ditambahkan Wonda, di masa kepemimpinanya pemerintah bersikap tegas dan tidak mentolerir menyangkut pendidikan dan kesehatan.

"Saya sudah bilang, persoalan pendidikan tidak ada tolerasi, kesehatan tidak boleh toleransi karena ini menyangkut orang Papua dan semua masyarakat di kabupaten ini," katanya. (*)

Sumber: Tribun Papua
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved