Luncurkan Gerakan Orangtua Asuh Cegah Stunting, Bupati YW: Intervensi Butuh Keterlibatan Para Pihak 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Putri Nurjannah Kurita

TRIBUN-PAPUA.COM, SENTANI - Pemerintah Kabupaten Jayapura meluncurkan Gerakan Orangtua Asuh Cegah Stunting atau disingkat Genting di aula lantai dua, kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah Sentani, Distrik Sentani, Rabu (5/11/2025).

Bupati Jayapura Yunus Wonda membuka peluncuran program Genting sekaligus rapat kerja percepatan penurunan stunting dengan penabuhan tifa.

Yunus Wonda, menyampaikan, penanganan stunting difokuskan pada informasi lengkap mengenai data diri anak, atau balita, asupan gizi yang diberikan, serta pengawasan secara berkala.

"Anak kita yang kena stunting, alamatnya dimana, di kampung, mana distrik mana, supaya harus fokus kesitu. Perkembangan dalam satu minggu harus diikuti, kalau asupan gizi dipastikan penangana satu orang harus sembuh," ujarnya.

Baca juga: Belum Terima Data Stunting, Yunus Wonda Tekankan Dinkes Jayapura Jangan Gelap Data 

Yunus menekankan bahwa sosialisasi bukan satu-satunya solusi mengentaskan stunting, tetapi melakukan pengawasan terhadap keluarga anak terdampak stunting. 

"Setiap dua minggu sekali pastikan dia punya pertumbuhan kalau tidak ibarat kena malaria, sampai benar-benar hilang, kalau tidak akan muncul lagi, stunting harus fokus," ujarnya.

Dalam sambutannya, dia menegaskan bahwa keseriusan dari setiap organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan dengan pengentasan stunting, yakni program yang dikerjakan juga harus saling bertautan.

 Bila perlu, jika ada rumus atau kiat-kiat untuk mengentaskan stunting dari Kabupaten Jayapura maka perlu dilakukan secara nyata.

Dalam kunjungan kerja ke Distrik Yapsi, misalnya, ia menemukan anak dikategorikan stunting tetapi menurut orangtuanya pertumbuhan anak itu dalam kondisi sehat.

"Saya tidak tahu [bagaimana] memperbaiki, kekurangan apa yang harus dikejar, jangan sosialisasi saja, gizi saja, tidak akan pernah selesai," katanya.

Yunus mengatakan, dalam rencana anggaran 2026, OPD terkait dapat memisahkan anggaran penananganan stunting supaya tidak main 'copot' anggaran ana-sini.

 Hal itu dilakukan supaya keberhasilan program dapat diukur serta disesuaikan dengan plot anggaran yang ada.

"Pastikan anggaran ada di stunting. Paling tidak satu dua tahun kedepan angka stunting sudah tidak ada. Jangan ada terus berarti kita yang gagal ini," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua sekarang Kementrian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Charles Brabar mengatakan, intervensi stunting memerlukan keterlibatan semua pihak dari tingkat kampung, distrik, dan kelurahan di Kabupaten Jayapura.