Reses Komisi IV DPRD di Jayapura, Bupati Yunus Wonda Ungkap Kendala pada Sektor Pertanian 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Putri Nurjannah Kurita

TRIBUN-PAPUA.COM, SENTANI - Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan reses di Kabupaten Jayapura dalam masa persidangan I tahun sidang 2025–2026 di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua, Sentani, Distrik Sentani, pada Jumat (31/10/2025).

Kunjungan tersebut membahas dukungan terhadap peningkatan produksi pertanian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan dari hulu hingga hilir, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan sektor pertanian di Papua.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, menilai Papua memiliki potensi luar biasa dalam bidang pertanian. Luasnya lahan, keanekaragaman hayati yang tinggi, serta melimpahnya sumber daya alam menjadi modal besar dalam mendukung kemandirian pangan nasional.

Baca juga: Masyarakat Adat Kabupaten Jayapura Dilibatkan Dalam Perawatan 65 Tower BTS

Meski demikian, sejumlah tantangan mendasar, antara lain keterbatasan infrastruktur pertanian, akses terhadap sarana produksi, kapasitas SDM pertanian lokal yang masih terbatas, serta belum optimalnya sistem hilirisasi dan rantai pasok pangan.

“Kami di Komisi IV DPR RI mendorong adanya sinergi lintas lembaga, baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN pangan, maupun masyarakat pertanian, agar dapat membangun ekosistem pertanian Papua yang kuat dari hulu hingga hilir,” ujarnya.

Bupati Jayapura Yunus Wonda menjelaskan, Kabupaten Jayapura memiliki lebih dari 204 ribu jiwa dengan luas wilayah mencapai 13.737 kimometer persegi, yang terdiri dari 19 distrik, 139 kampung, dan 5 kelurahan.

Wilayah Kabupaten Jayapura terbagi menjadi empat zona pembangunan.

Khusus di daerah Grime Nawa merupakan wilayah pengembangan sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan.

Menurutnya, pemerintah daerah menargetkan pembukaan 100 hektare lahan baru pada tahun depan guna meningkatkan hasil produksi pertanian.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua yang selama ini telah membantu petani, khususnya di wilayah Grimes Nawa.

“Potensi sektor perkebunan di wilayah tersebut sangat besar dan perlu terus dikembangkan. Namun kami masih menghadapi kendala, terutama keterbatasan alat pendukung seperti traktor dan peralatan modern lainnya,” jelasnya.

Yunus mengakui, keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan tersendiri dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Karena itu, ia berharap adanya dukungan dan bantuan dari pemerintah pusat, baik dalam bentuk sarana dan prasarana pertanian maupun peternakan.

“Kami berharap sinergi antara pemerintah daerah, DPR RI, dan pemerintah pusat terus diperkuat demi kemajuan sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan di Kabupaten Jayapura,” tegasnya.