ypmak
Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK)

Pemkab Jayapura

Luncurkan Gerakan Orangtua Asuh Cegah Stunting, Bupati YW: Intervensi Butuh Keterlibatan Para Pihak 

Di Papua, angka rata-rata stunting berada pada posisi angka 24,6 persen sehingga diharapkan kabupaten bergerak serta berkolaborasi.

Tribun-Papua.com/Putri Nurjannah Kurita
CEGAH STUNTING - Peluncuran Gerakan Orangtua Asuh Cegah Stunting atau disingkat Genting di aula lantai dua, kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah Sentani, Rabu. 

Di Papua, angka rata-rata stunting berada pada posisi angka 24,6 persen sehingga diharapkan kabupaten-kabupaten yang ada bisa bergerak serta berkolaborasi.

Brabar menilai, Bupati Jayapura berkomitmen baik mengeliminasi stunting, sehingga perlu mendapat dukungan seluruh perangkat daerah.

 Tahun 2024, target di Kabupaten Jayapura ada 3.000 anak stunting harus dikurangi.

Baca juga: Kampung Wogi di Jayawijaya Alokasikan DD Untuk Stunting dan Mahasiswa

Koordinator Penananganan Stunting Provinsi Papua itu, mengatakan sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, pihaknya sebagai penggerak semua pihak.

Gerakan Orangtua Asuh Cegah Stunting ini, sudah memasyarakat di semua provinsi, di Papua pihaknya mengajak semua instansi terkait para mitra kerja, BUMN, untuk mencoba mengatasi masalah ini sehingga bukan pemerintah saja.

"Harapannya kita menopang pemerintah daerah melalui visi dan misinya," katanya.

Mekanisme orangtua asuh itu merupakan salah satu inisiatif Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Jayapura melakukan aksi koin yang dikumpulkan untuk membeli membeli bahan makanan seperti telur untuk program 3B (Bumil, Busui, dan Balita).

Lebih lanjut, kata Brabar, stunting terdiri dari masalah kurang gizi, penyakit yang menimbulkan kronis dalam jangka waktu panjang sebab itu membutuhkan penanganan medis dan tindakan spontanitas seperti Genting.

Bayi atau balita dengan stunting hanya diukur sampai berusia lima tahun, jika lewat usia itu, maka tidak bisa disebut stunting.

Sebab itu, pemerintah daerah perlu memperbaharui data, melakukan verifikasi, dan validasi data supaya angka stuntingnya menurun. 

"Seperti yang dikatakan bupati rumus seperti apa di Kabupaten Jayapura turun, dihitung data sejak dibawah lima tahun, nanti diatas lima tahun tidak perlu di kategorikan anak dengan stunting. "

"Jadi datanya harus di update, maka ini yang belum belum dilakukan secara optimal, tidak diverifikasi, dan divalidasi makanya [angka] kita selalu diatas, ini pengalaman saya di Bali, disan 7,5 persen dan Indeks Pembangunan Manusianya lebih tinggi dari pada kita." (*)

Sumber: Tribun Papua
Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved