Luncurkan Gerakan Orangtua Asuh Cegah Stunting, Bupati YW: Intervensi Butuh Keterlibatan Para Pihak 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Putri Nurjannah Kurita

TRIBUN-PAPUA.COM, SENTANI - Pemerintah Kabupaten Jayapura meluncurkan Gerakan Orangtua Asuh Cegah Stunting atau disingkat Genting di aula lantai dua, kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah Sentani, Distrik Sentani, Rabu (5/11/2025).

Bupati Jayapura Yunus Wonda membuka peluncuran program Genting sekaligus rapat kerja percepatan penurunan stunting dengan penabuhan tifa.

Yunus Wonda, menyampaikan, penanganan stunting difokuskan pada informasi lengkap mengenai data diri anak, atau balita, asupan gizi yang diberikan, serta pengawasan secara berkala.

"Anak kita yang kena stunting, alamatnya dimana, di kampung, mana distrik mana, supaya harus fokus kesitu. Perkembangan dalam satu minggu harus diikuti, kalau asupan gizi dipastikan penangana satu orang harus sembuh," ujarnya.

Baca juga: Belum Terima Data Stunting, Yunus Wonda Tekankan Dinkes Jayapura Jangan Gelap Data 

Yunus menekankan bahwa sosialisasi bukan satu-satunya solusi mengentaskan stunting, tetapi melakukan pengawasan terhadap keluarga anak terdampak stunting. 

"Setiap dua minggu sekali pastikan dia punya pertumbuhan kalau tidak ibarat kena malaria, sampai benar-benar hilang, kalau tidak akan muncul lagi, stunting harus fokus," ujarnya.

Dalam sambutannya, dia menegaskan bahwa keseriusan dari setiap organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan dengan pengentasan stunting, yakni program yang dikerjakan juga harus saling bertautan.

 Bila perlu, jika ada rumus atau kiat-kiat untuk mengentaskan stunting dari Kabupaten Jayapura maka perlu dilakukan secara nyata.

Dalam kunjungan kerja ke Distrik Yapsi, misalnya, ia menemukan anak dikategorikan stunting tetapi menurut orangtuanya pertumbuhan anak itu dalam kondisi sehat.

"Saya tidak tahu [bagaimana] memperbaiki, kekurangan apa yang harus dikejar, jangan sosialisasi saja, gizi saja, tidak akan pernah selesai," katanya.

Yunus mengatakan, dalam rencana anggaran 2026, OPD terkait dapat memisahkan anggaran penananganan stunting supaya tidak main 'copot' anggaran ana-sini.

 Hal itu dilakukan supaya keberhasilan program dapat diukur serta disesuaikan dengan plot anggaran yang ada.

"Pastikan anggaran ada di stunting. Paling tidak satu dua tahun kedepan angka stunting sudah tidak ada. Jangan ada terus berarti kita yang gagal ini," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua sekarang Kementrian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Charles Brabar mengatakan, intervensi stunting memerlukan keterlibatan semua pihak dari tingkat kampung, distrik, dan kelurahan di Kabupaten Jayapura.

Di Papua, angka rata-rata stunting berada pada posisi angka 24,6 persen sehingga diharapkan kabupaten-kabupaten yang ada bisa bergerak serta berkolaborasi.

Brabar menilai, Bupati Jayapura berkomitmen baik mengeliminasi stunting, sehingga perlu mendapat dukungan seluruh perangkat daerah.

 Tahun 2024, target di Kabupaten Jayapura ada 3.000 anak stunting harus dikurangi.

Baca juga: Kampung Wogi di Jayawijaya Alokasikan DD Untuk Stunting dan Mahasiswa

Koordinator Penananganan Stunting Provinsi Papua itu, mengatakan sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, pihaknya sebagai penggerak semua pihak.

Gerakan Orangtua Asuh Cegah Stunting ini, sudah memasyarakat di semua provinsi, di Papua pihaknya mengajak semua instansi terkait para mitra kerja, BUMN, untuk mencoba mengatasi masalah ini sehingga bukan pemerintah saja.

"Harapannya kita menopang pemerintah daerah melalui visi dan misinya," katanya.

Mekanisme orangtua asuh itu merupakan salah satu inisiatif Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Jayapura melakukan aksi koin yang dikumpulkan untuk membeli membeli bahan makanan seperti telur untuk program 3B (Bumil, Busui, dan Balita).

Lebih lanjut, kata Brabar, stunting terdiri dari masalah kurang gizi, penyakit yang menimbulkan kronis dalam jangka waktu panjang sebab itu membutuhkan penanganan medis dan tindakan spontanitas seperti Genting.

Bayi atau balita dengan stunting hanya diukur sampai berusia lima tahun, jika lewat usia itu, maka tidak bisa disebut stunting.

Sebab itu, pemerintah daerah perlu memperbaharui data, melakukan verifikasi, dan validasi data supaya angka stuntingnya menurun. 

"Seperti yang dikatakan bupati rumus seperti apa di Kabupaten Jayapura turun, dihitung data sejak dibawah lima tahun, nanti diatas lima tahun tidak perlu di kategorikan anak dengan stunting. "

"Jadi datanya harus di update, maka ini yang belum belum dilakukan secara optimal, tidak diverifikasi, dan divalidasi makanya [angka] kita selalu diatas, ini pengalaman saya di Bali, disan 7,5 persen dan Indeks Pembangunan Manusianya lebih tinggi dari pada kita." (*)