PSB di Biak Tahun Ini Lebih Baik Sebab Tanpa Pungutan dan Biaya Seragam yang Memberatkan Orang Tua

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Fiona Sihasale

TRIBUN-PAPUA.COM, BIAK NUMFOR - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua menegaskan bahwa proses penerimaan siswa baru (PSB) tahun ini berlangsung lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. 

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Kamaruddin menyebut, pendaftaran siswa baru sepenuhnya gratis, sementara pengadaan seragam tidak diwajibkan dari sekolah dan dapat dibeli secara mandiri oleh orang tua di luar sekolah.

Baca juga: Dekranasda Papua Pegunungan Tampil Memukau dan Raih Penghargaan di Ajang Dekranas 2025

Meski demikian, masih ditemukan sekolah yang mengeluarkan edaran pungutan terkait pembelian seragam dan biaya lainnya. Menanggapi hal tersebut, Kamaruddin menyampaikan bahwa pihaknya telah menginstruksikan seluruh sekolah agar tidak membebani orang tua, khususnya dari kalangan kurang mampu.

“Kalau ada orang tua yang belum bisa beli seragam sekarang, tidak apa-apa. Diterima dulu. Mungkin bulan depan mereka baru bisa beli. Tapi jangan sampai karena tidak mampu, anaknya mundur dari sekolah. Itu yang ingin kita hindari,” ujarnya saat dikonfirmasi di Biak, Papua, Sabtu (12/7/2025).

Baca juga: Daftar 26 Desa di Kabupaten Merauke yang Dapat Alokasi Dana Desa 2025 Capai Rp900 Jutaan

Ia juga menyampaikan bahwa Biak Numfor adalah satu dari dua kabupaten/kota di Papua yang telah menerapkan sistem penerimaan siswa baru berbasis online, selain Kota Jayapura. Sistem ini dinilai meningkatkan objektivitas seleksi dan mendapat apresiasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.

“Ini tahun kedua kita pakai sistem online. Seleksi kita lakukan seobjektif mungkin. Karena kalau libatkan manusia, ada potensi subjektif. Maka kita libatkan mesin,” jelasnya.

Baca juga: Pelayan Kecil di Tanah Besar, Cerita Bidan Dian Melayani Masyarakat Pedalaman Papua

Wakil Ketua DPRK Biak Numfor, Adrianus Mambobo, menyampaikan apresiasi atas kemajuan sistem pendidikan, namun meminta agar persoalan biaya ini segera ditindaklanjuti menjadi kebijakan daerah.

“Kami sangat mengapresiasi kemajuan pendidikan di Biak, apalagi sekarang termasuk lima besar di tingkat nasional. Tapi hal-hal seperti perbedaan biaya antar sekolah ini jangan dibiarkan berlarut-larut. Kami harap ini jadi yang terakhir, dan tahun depan sudah ada regulasi yang seragam,” ujarnya.

Baca juga: SOSOK Pendulang Emas di Kabupaten Mimika, Papua Tengah: Melamar Jadi Guru, Tapi Tak Diterima

Ia juga berharap ke depan Dinas Pendidikan bisa membuat terobosan baru, termasuk memperluas jumlah sekolah model dan memastikan proses belajar-mengajar tetap berjalan baik tanpa membebani peserta didik. “Kita ingin semua anak bisa menikmati pendidikan dengan layak, dan sekolah juga punya keleluasaan untuk berkembang sesuai kurikulum nasional,” imbuhnya

Komisi III DPRK menyatakan siap mendukung langkah-langkah perbaikan tata kelola pendidikan di Biak Numfor, termasuk menyatukan persepsi terkait pembiayaan agar lebih adil dan transparan di semua jenjang.(*)