Pemkab Biak Tingkatkan Serapan Anggaran Sebelum Akhir Tahun 2025

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Fiona Sihasale

TRIBUN-PAPUA.COM, BIAK NUMFOR - Pemerintah Kabupaten Biak Numfor terus menggenjot realisasi anggaran daerah jelang akhir tahun 2025.

Hingga akhir Oktober, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp941,3 miliar atau 69 persen dari target Rp1,3 triliun, sementara realisasi belanja baru mencapai Rp820 miliar atau sekitar 58 persen dari target Rp1,4 triliun.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Biak Numfor, Gunadi, mengatakan masih kurangnya serapan anggaran menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Salah satu fokus utama saat ini adalah percepatan penyerapan dana Otonomi Khusus (Otsus) yang menjadi syarat penyaluran tahap ketiga.

Baca juga: Nakes di Kepulauan Aimando Padaido Curhat soal Listrik saat Dikunjungi Bupati Biak Numfor

“Dana Otsus tahap ketiga untuk Biak Numfor belum disalurkan karena serapan dana sebelumnya masih harus ditingkatkan. Ini yang sedang kami kejar agar bisa memenuhi syarat salur berikutnya,” kata Gunadi di Biak, Senin (27/10/2025).

Selain Otsus, pemerintah daerah juga tengah menunggu penyaluran tahap kedua Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik. 

Gunadi menyebut, untuk Biak Numfor sudah memenuhi syarat administrasi dan berharap dana tersebut cair dapat segera cair pada akhir Oktober atau awal November.

"Harapan kami di akhir Oktober ini atau paling lambat awal November tahap kedua DAK fisik  sudah disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah," ujarnya

Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), kata Gunadi, jingga saat ini mencapai sekitar Rp28 miliar dari target Rp49,6 miliar atau 56 persen. 

Baca juga: Bupati Biak Numfor : ASN Boleh Mencalonkan Diri Pada Pilkades 2025

Gunadi menekankan pentingnya kolaborasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemungut dan para wajib pajak agar target PAD dapat segera tercapai.

“Kami berharap OPD pemungut tetap semangat dan wajib pajak taat membayar, supaya PAD bisa mencapai bahkan melebihi target. Karena dana ini nanti akan kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk program pembangunan dan juga untuk operasional pemerintahan,” pungkasnya. (*)