PSU Pilkada Papua
KPU Kepulauan Yapen Lantik 1.610 Anggota KPPS Jelang PSU Pilkada Papua
Dari 1.610 anggota KPPS, masing-masing 7 di antaranya akan bertugas pada 230 TPS yang tersebar di 17 Distrik se-Kabupaten Kepulauan Yapen.
Penulis: Yulian Marvin Raubaba | Editor: Paul Manahara Tambunan
Laporan wartawan Tribun-Papua.com, Marvin Raubaba
TRIBUN-PAPUA.COM, YAPEN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Yapen, melaksanakan pelantikan 1.610 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menuju PSU Pilgub Papua 6 Agustus mendatang.
Agenda pelantikan berlangsung di Lapangan Trikora Alun-alun Serui, Selasa (15/7/2025).
Ketua KPU Yapen Zakeus Rumpedai dikesempatan itu menyampaikan, dari 1.610 anggota KPPS tersebut masing-masing 7 di antaranya akan bertugas pada 230 TPS yang tersebar di 17 Distrik se-Kabupaten Kepulauan Yapen.
"Kemarin, anggota KPPS dari 15 Distrik lainnya sudah dilantik di tempat masing-masing," ujarnya.
Baca juga: PSU Pilkada Papua, 2.269 Personel Polisi Disiapkan Amankan Pemilihan Gubernur
Sedangkan, lanjut Zakeus, hari ini ada 511 anggota KPPS dari Distrik Anotaurei dan Yapen Selatan yang mengikuti pelantikan secara simbolis sebagai tanda dilakukannya pelantikan KPPS secara serentak di Kabupaten Kepulauan Yapen.
"Pelantikan ini menajdi langkah kesiapan untuk Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua tahun 2024 pasca putisan mahkamah konstitusi," ujarnya.
Zakeus berharap anggota KPPS dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan surat suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua pada 6 Agustus 2025.
• KPU Kabupaten Jayapura Melaporkan Kelebihan Surat Suara PSU Gubernur Kepada KPU RI
"Kami harap dukungan dari Pemerintah daerah,masyarakat dan semua pihak untuk ikut menentukan suksesnya kualitas Pilkada pada pelaksanaan PSU mendatang".
Zakeus menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen yang telah terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak Suara dalam 6 Agustus mendatang. (*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.