Sekolah Swasta di Papua Terancam, BMPS Tagih Keadilan Pendidikan

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA — Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Papua menyuarakan keresahan ribuan siswa dan guru swasta kepada Dinas Pendidikan Provinsi Papua pada Senin (28/7/2025).

Mereka mengeluhkan kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak, menyebabkan penarikan guru PPPK dan K2 serta penurunan drastis jumlah siswa di sekolah swasta.

Pertemuan tersebut menjadi panggilan nurani agar pemerintah hadir dan tidak membiarkan sekolah swasta berjuang sendiri.

Ketua BMPS Provinsi Papua, Silvester Lobya, menyoroti dua isu krusial yang memberatkan operasional sekolah swasta.

Pertama, guru PPPK dan K2 yang sebelumnya mengabdi di sekolah swasta ditarik dan ditempatkan ke sekolah negeri setelah dinyatakan lulus seleksi.

Baca juga: Jalan Berliku di Airu: Potret Perjuangan Pendidikan dan Kesehatan di Pedalaman Jayapura

Kondisi ini membuat sekolah swasta kehilangan tenaga pengajar terbaik, terutama di wilayah terpencil yang sulit dijangkau fasilitas negara.

Lobya menegaskan bahwa ini adalah masalah keadilan, bukan persaingan.

“Ini bukan soal kalah atau menang. Ini soal keadilan. Guru-guru yang telah lama membaktikan diri di sekolah swasta seharusnya bisa tetap mengabdi di tempat asal mereka,” tegas mantan Direktur YPPK Fransiskus Asisi Kota dan Kabupaten Jayapura secara tertulis kepada Tribun-Papua.com.

Isu kedua adalah dampak kebijakan pendidikan gratis terhadap sekolah swasta.

Meskipun bertujuan mulia, kebijakan ini mendorong banyak orang tua memindahkan anak-anaknya ke sekolah negeri karena alasan biaya.

Akibatnya, pada tahun ajaran 2025/2026, sebagian besar sekolah swasta di Papua melaporkan penurunan jumlah peserta didik yang signifikan.

Bahkan, beberapa terancam tutup karena tidak mampu membiayai operasional.

BMPS mendukung pendidikan gratis, namun berharap sekolah swasta tidak menjadi korban.

“Kami mendukung pendidikan gratis, tapi jangan sampai sekolah swasta menjadi korban. Negara harus hadir juga bagi kami.”

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Christian Sohilait, merespons keluhan tersebut dengan empati dan komitmen.