ypmak
Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK)

PSU Pilkada Gubernur Papua

Logistik Pilkada Gubernur Papua Mulai Digeser ke Kepulauan Biak Numfor

Pendistribusian ke wilayah Padaido dan Aimando dijadwalkan pada 4 Agustus, sementara wilayah daratan akan didistribusikan H-1 sebelum PSU.

Tribun-Papua.com/Fiona Sihasale
LOGISTIK PILKADA - KPU Biak Numfor mulai lakukan pergeseran logistik surat suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) Gubernur dan Wakil Gubernur Papua ke wilayah kepulauan disaksikan wakil bupati Biak Numfor dan pihak TNI-Polri serta Bawaslu di Biak, Minggu (3/8/2025) 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Fiona Sihasale

TRIBUN-PAPUA.COM, BIAK NUMFOR — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Biak Numfor mulai mendistribusikan logistik surat suara Pemilihan Suara Ulang (PSU) Gubernur dan Wakil Gubernur Papua ke wilayah kepulauan, Minggu (3/8/2025).

Logistik diangkut dari Gudang KPU di Jalan Aru menuju Dermaga BMJ Biak, dan selanjutnya diberangkatkan ke Pulau Numfor dengan menggunakan kapal laut.

Ketua KPU Biak Numfor, Joey N Lawalatta menyampaikan pendistribusian ke wilayah Padaido dan Aimando dijadwalkan pada 4 Agustus, sementara wilayah daratan akan didistribusikan H-1 sebelum hari pemungutan suara.

“Harapannya adalah semoga PSU sebagaimana perintah MK dapat dilaksanakan di 9 kabupaten/kota dengan baik. Harapan kami dari penyelenggara pemilu, baik teknis maupun pengawas, tidak ada lagi terjadi PSU ulang-ulang supaya kita semua bisa menerima manfaat dari adanya gubernur dan wakil gubernur definitif Provinsi Papua,” ujar Joey.

Baca juga: PSU Pilkada Gubernur, Bawaslu Papua Bidik Praktik Politik Uang dan Mobilisasi Pemilih

Ia menjelaskan, tahapan distribusi logistik merupakan tahapan yang sangat rawan karena banyak sengketa pemilu terjadi pada proses ini.

“Sengketa banyak terjadi mulai dari logistik yang rusak, penggelembungan logistik dan beberapa hal yang terjadi di TPS. Itu semua telah diatur dalam PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang pungut hitung, PKPU Nomor 12 Tahun 2024 tentang distribusi logistik, serta surat dinas tentang pendistribusian,” katanya.

Joey menambahkan, hari ini KPU Biak Numfor telah mendistribusikan perdana sebanyak 49 kotak suara dan 5 bilik suara untuk lima distrik di Pulau Numfor.

“Untuk distributor yang dipercayakan, dengan kontrak yang sudah dilaksanakan, kami harap dapat melaksanakan tugas dengan baik. Harapan kami, jaga kepercayaan ini atas nama lembaga KPU RI,” ujarnya.

Ia juga mengajak masyarakat Biak Numfor untuk mengawal seluruh tahapan, mulai dari distribusi hingga pungut hitung di TPS dan pleno terakhir penetapan gubernur dan wakil gubernur.

Wakil Bupati Biak Numfor, Jimmy C. Kapissa yang turut hadir dalam pelepasan logistik menyampaikan apresiasi atas kerja KPU dan semua pihak yang terlibat.

“Kami berkenan untuk menyaksikan bersama-sama proses distribusi logistik dalam rangka PSU yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2025,” katanya.

Menurut wabup, Biak Numfor saat ini menunjukkan harmonisasi hubungan yang baik antar unsur pemerintah dan penyelenggara.

“Biak Numfor menjadi kabupaten yang sungguh demokratis dan menjadi contoh teladan bagi kabupaten lainnya di Papua. Kami berharap pelaksanaan PSU ini membuat Biak Numfor menjadi contoh demokrasi bukan hanya di Papua tetapi juga di provinsi lain,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa pendistribusian logistik tidak mudah dan membutuhkan partisipasi semua pihak, terutama dalam menjamin keamanan dan kenyamanan.

Baca juga: KPU Kepulauan Yapen Mulai Distribusi Logistik PSU Pilgub Papua

“Logistik harus dijaga sampai nanti kembali dan ke tahapan perhitungan dan penetapan pleno. Pemerintah daerah berharap, mari bersama KPU dan Bawaslu kita sukseskan PSU ini. Ini tanggung jawab kita semua. Gunakan hak pilihmu, jangan sampai golput, karena bagian dari mencintai Biak Numfor, Papua, dan Indonesia adalah memberikan hak suara kita,” tegas wabup

Komisioner Bawaslu Biak Numfor, Dahlan, juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses distribusi logistik.

“Pergeseran logistik ini bukan sekadar memindahkan barang, tetapi memastikan bahwa proses berjalan terbuka. Setiap langkah harus didokumentasikan. Ini bukan akhir dari segalanya, tapi bagian penting menuju tahap berikutnya,” kata Dahlan.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara semua pihak. “Distribusi logistik tidak akan sukses tanpa kerja sama. Kami dari Bawaslu siap menerima informasi dan laporan dugaan pelanggaran jika ada yang menyimpang dari regulasi,” pungkasnya. (*)

Sumber: Tribun Papua
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved