Nabire

Pemkab dan Pihak RSUD Nabire Gelar Pertemuan, Ini Yang Dibahas

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Bupati Nabire, Mesak Magai, Sekda Nabire, Pieter Erari, yang didampingi Direktur RSUD Nabire, Frans Sayori menyampaikan atas hasil pertemuan mereka.

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUA.COM, NABIRE - Pemerintah Kabupaten Nabire, pihak RSUD Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, menggelar pertemuan untuk membahas beberapa hal di rumah sakit tersebut.

Pantauan Tribun-Papua.com, pertemuan yang dilakukan sejak pukul 10.00 WIT hingga 14.28 WIT ini, berlangsung di ruang pertemuan RSUD Nabire, serta dipimpin oleh Bupati Nabire, Mesak Magai, diikuti oleh dewan pengawas dan direktur RSUD Nabire, berserta para tenaga medis maupun pegawai di rumah sakit ini.

Baca juga: Polda Papua Rencana Buka 22,5 Hektare Perkebunan Jagung

Direktur RSUD Nabire, Frans Sayori mengatakan, dalam pertemuan tersebut, pihaknya telah menyampaikan berbagai hal, dan sudah menerima banyak solusi

"Kami yakin, masih banyak yang perlu dibenahi dalam meningkatkan pelayanan, serta tata kelolah di rumah sakit ini, sehingga apabila masih ada kekurangan-kekurangan, maka itu dalam tahapan pembenahan," kata Frans kepada awak media, termasuk Tribun-Papua.com, Selasa, (21/1/2025).

Frans mengaku sangat bersyukur karena bupati dan dewan pengawas sudah mendorong mereka terkait sistem informasi manajemen rumah sakit.

Baca juga: BREAKING NEWS: KKB Papua Menggila, Anggota Polisi Puncak Jaya Brigpol Ronald Tewas Ditembak

"Saya kira dengan berjalannya sistem ini, maka keluhan-keluhan yang ada, dapat atasi dalam peningkatan pelayanan, dan tata kelolah untuk ke depannya menjadi lebih baik lagi," katanya.

Sebagai direktur, Frans juga tidak lupa menyampaikan terima kasih atas kehadiran bupati, dan Dewan Pengawas RSUD Nabire dalam pertemuan mereka.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Nabire, Mesak Magai mengatakan, dalam rapat tersebut, mereka fokus untuk semua sumber pendapatan. "Nah ini akan dimaksimalkan untuk bagaimana kesejahteraan pegawai, hingga pelayanan itu dikedepankan," kata Mesak.

Baca juga: Kadis DP3AKB Kota Jayapura : Faktor Ekonomi Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak 

Selain itu soal RSUD Nabire, Mesak bilang, pemerintah daerah sangat bertanggung jawab terhadap rumah sakit ini, oleh sebab itu, anggaran telah dialokasikan, karena fasilitas kesehatan ini hanyalah satu yang terletak di Ibu Kota Provinsi Papua Tengah.

Kemudian sebelum menjadi ibu kota, Mesak menjelaskan, Nabire ini sudah menjadi kota sentral dari beberapa kabupaten lainnya sekaligus di Papua Tengah seperti, Deiyai, Dogiyai, Paniai, dan Intan Jaya, lalu untuk Papua yaitu, Waropen, serta Papua Barat, yaitu Wondama.

Dengan demikian, semua aktivitas sentral dari sejumlah kabupaten lain yang ada, terfokus di Nabire, sedangkan rumah sakit yang ada merupakan, milik Nabire.

Baca juga: 12 Motor Hasil Curian Berhasil Diamankan Polres Nabire, Ini Jenis dan Nopolnya

"Jadi, kalau untuk pelayanan masyarakat Nabire saja, saya pikir maksimal, baik itu untuk ketersediaan obat, regen dan lainnya, tapi karena menjadi kota sentral, maka sebagian masyarakat dari beberapa kabupaten lain, ada di sini, dan itu menyebabkan pelayanan di rumah sakit menjadi over target,".

"Contohnya, seperti pegawai yang kerja di Deiyai, Dogiyai dan Paniai, ini keluarganya semua ada di Nabire, jadi biarpun KTP mereka di sejumlah kabupaten ada di atas, tapi posisi mereka di Nabire," jelasnya.

Menurut Mesak, RSUD Nabire memiliki 200 lebih tempat tidur untuk pasien, tetapi ketika dipadati oleh warga masyarakat yang ada di Ibu Kota sentral, maka kadang tidak mencukupi. Lalu menurut Mesak, RSUD Nabire merupakan, tipe C, untuk itu dalam ketentuan pemesanan obat, baik itu paten ataupun energi, ada batasnya.

Baca juga: Longsor di Ring Road Jayapura: Akses Jalan Ditutup Sebab Petugas Masih Berupaya Normalkan Situasi

Halaman
12

Berita Terkini