Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari
TRIBUN-PAPUA.COM, NABIRE - Sering terjadi perubahan tak wajar pada harga tiket pesawat subsidi dari Kabupaten Nabire, maupun Mimika ke Intan Jaya, di Provinsi Papua Tengah.
Akibatnya, membuat masyarakat hingga ASN maupun semua pihak yang mau ke Intan Jaya merasa resah.
Soal harga, telah ditetapkan oleh maskapai. Seperti Smart Air Aviation, yang mana telah menetapkan harga tiket subsidi dari Nabire-Intan Jaya Rp 351 ribu, dan Intan Jaya-Nabire Rp 346 ribu.
Namun penetapan harga ini rupanya dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, untuk melakukan penjualan kembali saat stok tiket habis, dengan harga yang tidak wajar.
Menyikapi persoalan ini, Anggota DPR Papua Tengah, Henes Sondegau langsung melakukan gerak cepat dan bertemu sejumlah pihak yang berkaitan dengan masalah tiket, hingga pelayanan penerbangan di Intan Jaya.
Baca juga: Satgas Operasi Habema Bentukan Kogabwilhan III Diduga Melakukan Pelanggaran HAM Berat di Intan Jaya
Politisi Partai NasDem itu bertemu secara langsung dengan pihak Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Bilogai, Kabupaten Intan Jaya.
Henes mengatakan, pertemuan singkat itu digelar di Nabire.
Menurut Henes, banyak banyak hal yang dibahas terkait harga tiket ke Intan Jaya yang saat ini tidak wajar.
Sementara alasan pertemuan tersebut dilakukan karena permainan harga tiket pesawat subsidi yang terjadi merupakan masalah yang mendasar, dan harus diselesaikan.
"Supaya ke depan masyarakat tidak susah dan Intan Jaya dapat berkembang pesat seperti daerah lain," kata Henes kepada Tribun-Papuatengah.com, Kamis (12/6/2015).
Henes meminta kepada pihak UPBU Bilogai agar melakukan rolling pegawai di lapangan, agar persoalan praktek calo diketahui dengan mudah.
Kemudian perlu juga ada orang asli Intan Jaya yang dilibatkan dalam setiap maskapai yang beroperasi di Intan Jaya, Nabire, Mimika, dan sebaliknya.
Tujuannya agar penjualan tiket dapat dijual dengan baik, dan sesuai harga yang telah ditentukan
Lalu juga, perlu anak daerah asli daerah juga diberikan kuasa penuh untuk memegang penuh manifes di Intan Jaya.