Bupati Biak Numfor: Sertifikat Tanah Penting Ketika Pengusulan Program ke Kementrian 

Ringkasan Berita:

• Ketua BP YPK di Tanah Papua, Jhon Betaubun, menegaskan bahwa kebijakan kelembagaan tersebut perlu dipahami dan dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh pengelola sekolah YPK. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Fiona Sihasale

TRIBUN-PAPUA.COM, BIAK NUMFOR - Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen (BP - YPK) di Tanah Papua menekankan pentingnya pengamanan aset dan pemenuhan legalitas kelembagaan sekolah-sekolah YPK melalui sosialisasi administrasi pengurusan sertifikat tanah sekolah, kepatuhan administrasi perpajakan melalui akun coretax, serta kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi para kepala sekolah YPK di Kabupaten Biak Numfor.

Kegiatan sosialisasi tersebut sebagai bagian dari upaya penertiban administrasi dan penguatan tata kelola lembaga pendidikan YPK agar memiliki dasar hukum yang jelas dan berkelanjutan.

Ketua BP YPK di Tanah Papua, Jhon Betaubun, menegaskan bahwa kebijakan kelembagaan tersebut perlu dipahami dan dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh pengelola sekolah YPK. 

Ia menyebut pengamanan aset tanah sekolah menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan lembaga pendidikan YPK di masa depan.

Baca juga: Kartu Tani, Strategi Pemkab Biak Siapkan Layanan Angkutan Gratis Bagi Para Petani

“Kebijakan ini dimaksudkan untuk melindungi sekolah-sekolah YPK. Kita membuat ini untuk aset kita sendiri, agar sekolah YPK dilindungi dengan aturan-aturan yang berlaku,” ujar Jhon Betaubun saat menghadiri Sosialisasi di Hotel Nirmala Beach Biak, Rabu (7/1/2026)

Selain pengamanan aset, BP YPK juga mendorong tertib administrasi keuangan dan perpajakan melalui pemanfaatan sistem coretax, serta pemenuhan legalitas kelembagaan melalui NIB. 

Menurut Jhon, ketiga aspek tersebut menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan sekolah YPK secara profesional dan bertanggung jawab.

Ia juga menambahkan, YPK memiliki tanggung jawab bukan hanya dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembentukan karakter iman anak-anak Papua, tetapi juga dalam pengelolaan aset, administrasi, dan legalitas lembaga sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, Bupati Biak Numfor, Markus Mansnembra menyebut sosialisasi administrasi dan legalitas tersebut menjadi kebutuhan bagi orang Papua, khususnya di Biak Numfor. 

Baca juga: Bupati Biak Serahkan 7 Rumah di Adoki, Target Hunian Warga Semua Layak Huni

Ia juga mendorong penertiban aset-aset YPK, dimulai dari aset lahan sekolah, agar memiliki kepastian hukum.

"Sertifikat tanah menjadi syarat penting ketika nantinya ada pengusulan program pendidikan ke kementerian terkait. Dengan adanya sertifikat, lokasi dan status aset sekolah dapat diketahui secara jelas," ujar bupati

Ia juga berharap pihak YPK dapat menindaklanjuti proses penertiban aset tersebut secara berkelanjutan.

Dalam rangkaian kegiatan itu, Bupati Biak Numfor juga menyalurkan dukungan bagi YPK berupa dana abadi sekolah serta dua unit kendaraan bermotor roda dua kepada dua orang guru YPK sebagai bentuk perhatian terhadap peningkatan layanan pendidikan. (*)