DPR Papua Minta WTP 6 Kali Biak Numfor Berimbang Dengan Ekonomi Masyarakat

Ringkasan Berita:

• Rekor Prestasi: Pemkab Biak Numfor sukses meraih opini WTP enam kali berturut-turut dari BPK RI.
• Kritik DPR: DPR Papua meminta prestasi administratif ini sejalan dengan peningkatan ekonomi masyarakat.
• Target Pembangunan: Tata kelola keuangan yang baik harus berdampak nyata pada sektor pariwisata, perikanan, dan UMKM.
• Daerah Lain: Kabupaten Yapen turut meraih WTP, sementara Waropen naik kelas dari Disclaimer 7 kali ke WDP.

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Fiona Sihasale

TRIBUN-PAPUA.COM, BIAK - Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua untuk keenam kalinya secara berturut-turut mendapat apresiasi dari Anggota DPR Papua, Johanes Markus Wakum. 

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel dan profesional.

Opini WTP diserahkan melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diberikan Kepala BPK RI Perwakilan Papua, Bhuono Agung Nugroho kepada Bupati Biak Numfor, Markus Oktovianus Mansnembra.

Johanes Markus Wakum yang juga merupakan anggota Komisi II DPR Papua menyampaikan penghargaan kepada bupati dan wakil bupati Biak Numfor beserta seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah bekerja keras mempertahankan prestasi tersebut.

Baca juga: Sihir Tiki-Taka Spanyol Bikin Ketua Relawan TIK Papua Jatuh Hati

DPR menyebut pencapaian ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan profesional. 

“Dari perspektif pembangunan ekonomi, pencapaian ini bukan hanya prestasi administratif, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kepercayaan publik, investor, serta dunia usaha terhadap Kabupaten Biak Numfor,” ujarnya saat ditemui media Tribun-Papua di Biak, Sabtu (30/5/2026) 

Wakum menilai pengelolaan keuangan daerah yang baik akan memberikan dampak positif bagi percepatan pembangunan di berbagai sektor strategis. 

Menurutnya, sektor perikanan, pariwisata, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta pemberdayaan masyarakat akan lebih berkembang apabila didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Baca juga: Kepala Suku Papua Cat Rumah Warna Hijau Demi Dukung Brasil di Piala Dunia 2026

Meski demikian, Johanes berharap bahwa prestasi tersebut harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Ia juga berharap keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat diikuti dengan kualitas belanja daerah yang semakin efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Prestasi ini harus berimbang dengan kondisi ekonomi masyarakat Biak hari ini. Pemerintah perlu terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mulai dari sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan hingga infrastruktur. Ini merupakan dasar utama untuk memberikan dampak positif kepada publik, terutama masyarakat Biak Numfor,” kata Wakum

Ia berharap prestasi tersebut dipertahankan pada tahun-tahun mendatang, sekaligus diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan kesejahteraan yang lebih merata.

Baca juga: Tampung Aspirasi Tokoh Papua di RUU HAM, Wamen HAM Mugiyanto Sipin: Negara Tidak Bisa Menghindar!

“Saya mengucapkan selamat kepada bupati dan wakil bupati, seluruh jajaran OPD, serta masyarakat atas pencapaian yang membanggakan ini. Mari kita terus bekerja sama membangun ekonomi daerah yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan,” tandasnya 

Selain Kabupaten Biak Numfor, BPK RI Perwakilan Papua juga menyerahkan LHP kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, dimana Yapen juga berhasil meraih opini WTP setelah sebelumnya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). 

Sementara itu, Kabupaten Waropen memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) setelah sebelumnya meraih predikat Disclaimer selama tujuh tahun.(*)