Rustan Saru Temukan 11 dari 23 Gerai Layanan MPP Jayapura Masih Kosong

Ringkasan Berita:

• Temuan: 11 dari 23 gerai layanan di MPP Jayapura ditemukan masih kosong.
• Teguran: Wakil Wali Kota bakal menyurati instansi yang belum aktif bertugas.
• Masalah: Banyaknya anjungan kosong menghambat layanan satu pintu bagi warga.
• Harapan: Instansi segera mengisi gerai agar birokrasi lebih cepat dan efisien.

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com,Taniya Sembiring 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Jayapura, Provinsi Papua, yang megah di Terminal Tipe A Entrop ternyata belum berfungsi optimal. 

Fakta mengejutkan ditemukan saat Wakil Wali Kota Jayapura, Dr. Rustan Saru, melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) pada Selasa,(27/1/2026).

Dari total 23 anjungan pelayanan yang tersedia, ditemukan hampir separuhnya atau sebanyak 11 anjungan masih kosong. Ruangan-ruangan tersebut belum ditempati oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun instansi vertikal yang seharusnya memberikan layanan kepada masyarakat.

"Ini menjadi perhatian serius kami. Tugas kami adalah menyurati dan memberitahukan kepada OPD maupun instansi terkait agar kembali aktif," tegas Rustan Saru di sela-sela peninjauannya.

Baca juga: Jadwal Kapal Pelni Biak-Makassar Februari 2026, Ada KM Sinabung dan KM Dobonsolo

Kondisi ini sangat disayangkan mengingat MPP dirancang sebagai solusi One-Stop Service. Tujuannya agar warga bisa mengurus administrasi kependudukan, izin usaha, hingga pajak di satu lokasi tanpa harus berpindah-pindah kantor. Namun, dengan banyaknya gerai yang kosong, masyarakat belum bisa merasakan kemudahan tersebut secara utuh.

Rustan Saru mengingatkan bahwa keberadaan MPP di Distrik Jayapura Selatan ini bukan sekadar simbol modernisasi birokrasi atau pajangan gedung semata. Ia menekankan pentingnya komitmen nyata dari seluruh instansi untuk hadir dan melayani warga secara transparan dan efisien.

Pemerintah Kota Jayapura memastikan segera melakukan langkah administratif guna memaksa instansi terkait segera mengisi anjungan yang kosong agar pelayanan terpadu di Terminal Entrop dapat berjalan 100 persen.

Pemerintah menyediakan MPP dengan harapan masyarakat bisa mengurus administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan hukum dan perpajakan dalam satu gedung.

Baca juga: Program MBG Jangkau Ribuan Pelajar di Kabupaten Biak Numfor Papua

Kota Jayapura adalah sebuah kota sekaligus menjadi pusat pemerintahan Provinsi Papua, Indonesia. Kota ini juga merupakan ibu kota provinsi yang terletak paling timur di Indonesia, dan berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. 

Kota ini didirikan oleh Kapten Infanteri F.J.P. Sachse dari kerajaan Belanda pada 7 Maret 1910. Dari tahun 1910 ke 1962, kota ini dikenal sebagai Hollandia merupakan ibu kota distrik dengan nama yang sama di timur laut Pulau Papua bagian barat.

Pada tahun 1964, kota ini sempat disebut Kota Baru dan Sukarnopura, sebelum menyandang nama yang sekarang pada tahun 1968. Pada Akhir tahun 2024, jumlah penduduk Kota Jayapura sebanyak 404.799 jiwa.

Kota ini terdiri dari lima distrik yaitu Muara Tami, Abepura, Heram, Jayapura Selatan, Jayapura Utara.(*)