BPJS Kesehatan Ajak Media di Mimika Dukung Transparansi dan Edukasi JKN

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Feronike Rumere 

TRIBUN-PAPUA.COM, MIMIKA - Dalam upaya memperkuat kolaborasi dengan insan pers sebagai mitra strategis dalam penyebarluasan informasi kepada publik, BPJS Kesehatan menggelar kegiatan Media Gathering bersama media lokal di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, dengan tema “Transparansi dan Informasi Publik: Menyampaikan Edukasi dan Manfaat JKN dengan Jelas serta Akurat”, Senin (20/10/2025).

Kegiatan yang berlangsung hangat tersebut dihadiri oleh sejumlah wartawan dari berbagai media cetak dan elektronik di wilayah Mimika. 

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Hernawan Priyastomo, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh rekan jurnalis yang telah hadir dan terus mendukung penyebaran informasi positif tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Baca juga: Hari ini 10 Distrik Mimika Akan Cerah Berawan

“Kami sangat mengapresiasi antusiasme rekan-rekan media yang hadir dalam kegiatan media gathering hari ini. Kabupaten Mimika merupakan salah satu wilayah kerja Kantor Cabang Jayapura, dan kontribusi teman-teman media sangat penting dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat,"terang Hernawan di Flash Caffe, Jalan Hasanudin, Mimika.

Dalam kesempatan tersebut, Hernawan memaparkan data terkait pembiayaan pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Mimika.

Hingga saat ini, BPJS Kesehatan telah membayarkan Rp95,2 miliar untuk pelayanan kesehatan peserta JKN yang mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan wilayah Mimika. Sementara itu, untuk peserta asal Mimika yang memperoleh pelayanan kesehatan di luar wilayah Mimika, total pembiayaan yang dikeluarkan mencapai Rp20,5 miliar.

Baca juga: SATP Mimika Gelar Bulan Bina Bahasa Untuk Menjaga Identitas Dalam Ragam Bahasa

“Angka ini menunjukkan betapa besar manfaat program JKN yang telah dirasakan masyarakat. Kami berharap masyarakat terus aktif menjaga status kepesertaannya agar tidak terkendala ketika membutuhkan layanan kesehatan," ujar Hernawan.

Ia juga menegaskan pentingnya peran media dalam memperkuat literasi publik tentang JKN, terutama dalam mendorong transformasi mutu layanan di fasilitas kesehatan.

"Kami berharap media dapat menjadi corong informasi yang akurat serta mitra strategis BPJS Kesehatan dalam mengedukasi masyarakat. Melalui pemberitaan yang faktual dan berimbang, kita bisa bersama-sama menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan program JKN,” tutur Hernawan.

Baca juga: Takut Gangguan KKB Papua, Ratusan Warga di Kilo Nabire Mengungsi ke Markas Polisi

Kegiatan yang dikemas dalam diskusi santai dan interaktif tersebut juga diisi dengan sesi tanya jawab antara peserta dan pihak BPJS Kesehatan. Salah seorang awak media, Mustofa, mengajukan pertanyaan mengenai status kepesertaannya dalam program JKN yang bersamaan dengan kepemilikan asuransi swasta.

"Saya ingin memastikan, apakah kepesertaan JKN saya bermasalah jika saya juga memiliki asuransi swasta?,"tanya Mustofa.

Menanggapi hal itu, Hernawan menjelaskan bahwa tidak ada permasalahan selama penjaminan utama tetap berasal dari JKN.

Baca juga: Tersebar di 12 Titik, Ini Cara Distribusi Avtur untuk Layani Penerbangan di Papua dan Maluku

“Selama penjaminan utama berasal dari JKN, maka asuransi swasta dapat menjadi komplementer atau pelengkap. Namun apabila asuransi swasta menjadi penjamin utama, maka JKN tidak bisa menjadi komplementer. Hal ini karena JKN bersifat wajib bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk warga negara asing yang tinggal dan bekerja minimal enam bulan di Indonesia,” jelas Hernawan.

Lebih lanjut, Mustofa juga membagikan pengalamannya ketika berobat di RS Primaya Makassar beberapa waktu lalu. Ia mengaku cukup puas dengan pelayanan yang diterimanya melalui program JKN.