Satu Guru Mengajar Enam Kelas, dan Kasus Dana BOS Warnai Potret Pahit Pendidikan Papua

Ringkasan Berita:

• Krisis Guru Tunggal: Wilayah pedalaman krisis pendidik hingga satu guru terpaksa mengurus satu sekolah sendirian.
• Manajemen Pincang: Distribusi guru tidak merata dengan penumpukan di kota sementara sekolah pinggiran kosong.
• Pungutan Dana BOS: Terungkapnya praktik lama pemotongan dana BOS yang kini dipastikan berhenti demi transparansi.
• Kebijakan Pemerataan: Pemerintah mulai mendistribusikan guru ASN ke sekolah swasta untuk memeratakan kualitas pendidikan.

TRIBUN-PAPUA.COM, MIMIKA – Hari pertama Lokakarya Pendidikan di Timika, Selasa (14/4/2026), dibuka dengan sebuah kenyataan pahit pendidikan di Papua. Melalui sesi "Potret Faktual Pendidikan", para tokoh pendidikan membedah kondisi riil di lapangan, mulai dari ruang kelas yang kosong hingga persoalan administrasi yang "amburadul".

Diskusi hangat ini dipandu oleh Pastor Febronius Angelo, PR, seorang imam yang sehari-hari bergelut dengan pelbagai tantangan pendidikan di wilayah konflik, Ilaga.

Pastor Andreas Madya Ariyanti, SCJ, dari Dekanat Mimika Agimuga, mengawali dengan sebuah ironi. Di saat sekolah-sekolah di Kota Timika berjalan sesuai harapan, pemandangan berbeda justru terjadi di wilayah pesisir dan pedalaman.

Baca juga: Wabup Mimika Sebut Pendidikan Masa Lalu Lebih Berkualitas Meski Fasilitas Terbatas

"Di daerah seperti Kokonao, keberlangsungan sekolah sering terancam. Bayangkan, ada SD yang gurunya cuma satu, tapi dia harus mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6 sendirian," ungkap Pastor Andreas. 

Kekurangan tenaga pendidik ini menjadi momok utama yang membuat pendidikan di pinggiran seolah berjalan di tempat.

Mewakili Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah dan Pokja Papua Cerdas (BP3OKP), Yulianus Kuayo memaparkan data yang cukup mengejutkan mengenai klasifikasi kondisi anak-anak saat ini:

1. Ada anak, tapi sekolahnya tidak ada. Terjadi di pelosok karena rasio siswa yang tidak memenuhi syarat.

Baca juga: Uskup Timika Ajak Pemerintah dan Freeport Selamatkan Pendidikan Papua dari Krisis Generasi

 2. Anak putus sekolah. Akibat konflik, kurangnya perhatian orang tua, hingga jeratan miras dan narkoba.

 3. Ada sekolah, tapi gurunya tidak ada. Karena guru sering mangkir, sibuk berpolitik, atau menjadikan profesi guru hanya sebagai batu loncatan menjadi PNS.

 4. Guru ada secara kuantitas, tapi kualitas kurang. Fokus hanya pada literasi dasar tanpa kedalaman kompetensi.

 5. Guru lengkap dan berkualitas. Hanya terpusat di wilayah perkotaan.

Kabar baiknya, Pemprov Papua Tengah baru saja menetapkan Perda Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberdayaan Lembaga Pelopor Pendidikan dan Sekolah Swasta. Selain itu, ada kebijakan redistribusi guru ASN ke sekolah swasta guna memeratakan kualitas pendidikan di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).

Baca juga: Pemkab Jayapura Cicil Rp 500 juta untuk Jalan ke TPA Waibron, Pelunasan Tunggu Hasil Ukur 

"Kami ingin guru-guru di Papua tidak hanya profesional secara administratif, tapi juga punya panggilan hati," tegas Yulianus.

Di tengah pembahasan teknis soal regulasi, Yulianus melontarkan kalimat yang cukup menghentak, "Kader Katolik hilang, nggak ada lagi." Pernyataan ini seolah menjadi alarm bagi Gereja dan yayasan pendidikan.