Satu Guru Mengajar Enam Kelas, dan Kasus Dana BOS Warnai Potret Pahit Pendidikan Papua

Sikap kritis juga datang dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika. Antonius Welerubun secara blak-blakan menyoroti tata kelola dinas yang selama ini kurang maksimal.

"Data kita masih amburadul. Ada sekolah yang staf pengajarnya menumpuk sampai 53 orang padahal ruang kelasnya sedikit, sementara sekolah swasta justru kekurangan guru," tuturnya.

Baca juga: Jelang Lawan Persipura, PSIS Justru Umumkan Berpisah dengan Sang Pelatih

Lebih berani lagi, Antonius mengungkap adanya praktik "main mata" antara pihak dinas dan sekolah di masa lalu, termasuk isu pemotongan dana BOS sebesar 10-15 persen. "Saya pastikan, ke depan tidak ada lagi pemotongan. Ini tanggung jawab moral untuk mencerdaskan anak Papua. Kami akan fokus membantu sekolah swasta dan wilayah pesisir tanpa membedakan status inpres atau negeri," tambahnya.

Menutup sesi, tim ahli lokakarya, Prof Dr. yustinus Budi Hermanto dari yayasan Widya mandala Surabaya merumuskan lima poin penting untuk masa depan pendidikan di Keuskupan Timika. 

Respons Cepat - Yakni menyiapkan guru profesional khusus untuk daerah konflik. 

Pendampingan Guru - Model pelatihan yang menyentuh aspek pedagogik dan sosial-budaya. 

Sinergi Lintas Sektor - Yakni kerja sama erat antara YPPK, Pemda dan Pemprov. 

Program Inovatif - Yaitu Penerapan Sekolah Sepanjang Hari (SSH) dan Boarding School (sekolah asrama) untuk wilayah 3T. 

Baca juga: Imigrasi Mimika Kenalkan Dunia Kedinasan dan Paspor kepada Siswa SMAN 6

Kurikulum Kontekstual - Menyelipkan kearifan lokal dan nilai Katolik tanpa menabrak standar nasional.

Lokakarya ini menjadi pengingat bahwa memperbaiki pendidikan di Papua poinnya menyoal membenahi manajemen dan mengembalikan sosok guru ke dalam ruang kelas.(*)