Operasi militer di Intan Jaya
Operasi Militer di Lanny Jaya, Ribuan Warga Mengungsi: DPR Papua Pegunungan Desak Hentikan Kekerasan
Operasi militer berlangsung sejak Minggu hingga Senin itu melibatkan dua helikopter dan pasukan darat yang bergerak di sejumlah pemukiman warga.
Penulis: Noel Iman Untung Wenda | Editor: Paul Manahara Tambunan
"Kami kaget karena tidak ada pemberitahuan resmi sebelumnya. Kalau memang aparat ingin melakukan operasi, mestinya ada koordinasi dengan kepala distrik atau kepala kampung. Supaya masyarakat sipil tidak ikut menjadi korban,” tegasnya.
Baca juga: Demo Tolak Militer di Papua Pegunungan, Sejumlah Sekolah Terpaksa Liburkan Siswa
Ia menambahkan bahwa DPRD akan segera membawa aspirasi masyarakat ke tingkat provinsi untuk ditindaklanjuti dalam rapat bersama DPR Papua Pegunungan.
Sementara itu, Ketua II DPR Papua Pegunungan Terius Yigibalom, menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi yang terjadi.
Ia menilai operasi militer yang dilakukan saat waktu ibadah Minggu pagi telah menimbulkan trauma besar bagi masyarakat.
"Kami turun langsung dan melihat sendiri kondisi di lapangan. Benar, masyarakat sedang bersiap ibadah perjamuan kudus saat penyisiran terjadi. Akibatnya, ibadah dibatalkan dan warga mengungsi ke hutan,” tutur Yigibalom.
Ia meminta agar aparat keamanan lebih mengedepankan koordinasi dan pendekatan kemanusiaan sebelum melakukan tindakan di lapangan.
“Jangan hanya karena perintah negara lalu warga sipil dikorbankan. Pemerintah daerah dan pusat harus saling berkoordinasi. Kepala kampung, kepala distrik, mereka tahu siapa warganya. Komunikasi itu penting agar rakyat tidak terus menjadi korban,” tambahnya.
Selain meninjau langsung lokasi, Yigibalom juga mendorong agar pemerintah segera mengambil langkah pemulihan trauma, terutama bagi anak-anak yang mengalami ketakutan akibat operasi tersebut.
“Kami lihat sendiri banyak anak kecil yang masih ketakutan. Pemerintah perlu ambil langkah terapi pemulihan agar mereka bisa kembali ke sekolah dan menjalani kehidupan normal,” ujarnya.
Dalam penutupnya, Yigibalom menekankan bahwa kekerasan bersenjata yang terus berulang di Tanah Papua hanya memperpanjang penderitaan masyarakat.
“Baik TNI maupun TPNPB sudah banyak korban. Ini harus diakhiri. Papua butuh kedamaian, bukan darah dan air mata,” katanya. (*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.