Masyarakat Adat Wonti-Risei Sayati Dorong Pemerataan Pembangunan di Wilayah Timur Waropen

Laporan Wartawan Tribun Papua, Yulianus Magai

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Masyarakat Adat Wonti- Risei Sayati menggelar  Seminar dan Rapat Dengar Pendapat (RDP)bertema “Memperkokoh Persatuan Menuju Cita-Cita Bersama dan Mewujudkan Pembangunan Berkeadilan di Wilayah Timur Kabupaten Waropen.”

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ), Kota Raja, Kota Jayapura, Jumat (10/10/2025), dihadiri berbagai tokoh adat, pemuda, dan perwakilan pemerintah daerah.

Forum ini menjadi ruang bagi masyarakat adat menyuarakan aspirasi dan gagasan untuk pemerataan pembangunan di wilayah timur Waropen.

Selain membahas kondisi infrastruktur, kegiatan tersebut juga menyoroti pentingnya peningkatan sumber daya manusia (SDM) serta peran masyarakat adat dalam mendukung visi dan misi pembangunan daerah Waropen menuju arah yang lebih berkeadilan dan inklusif.

Baca juga: Dana Desa 2025 Kabupaten Waropen Capai Rp84,59 Miliar, Cek Desa yang Dapat Lebih dari Rp1 M

Ketua Panitia, Silas Wopari, mengatakan kegiatan ini digagas atas inisiatif masyarakat adat yang peduli terhadap pembangunan di wilayahnya. Menurutnya, masih banyak wilayah di Waropen bagian timur yang belum mendapat perhatian serius dari pemerintah.

“Kegiatan ini muncul dari keprihatinan kami sebagai masyarakat adat. Banyak wilayah di timur Waropen yang belum tersentuh pembangunan. Karena itu, kami ingin memberikan pokok-pokok pikiran untuk membantu pemerintah dalam menjalankan visi misi pembangunan yang merata,” ujar Silas kepada Tribun Papua.

Silas menambahkan, kegiatan ini bukan agenda rutin, melainkan panggilan moral dari generasi muda adat Wonti–Risei Sayati yang ingin melihat daerahnya berkembang sejajar dengan wilayah lainnya di Waropen.

“Ini bukan kegiatan yang direncanakan lama, tapi lahir dari kesadaran dan tanggung jawab moral kami sebagai masyarakat adat. Harapannya, hasil forum ini bisa menjadi rekomendasi nyata bagi pemerintah daerah,” tambahnya.

Silas Wopari menambahkan, kegiatan yang berlangsung dari pukul 08.00 hingga 17.00 WIT itu diakhiri dengan penyusunan rekomendasi resmi sebagai hasil musyawarah.

Hasil tersebut akan diserahkan langsung kepada pemerintah daerah untuk menjadi dasar kebijakan dalam pemerataan pembangunan di Waropen.

“Kami sudah rampungkan hasil rapat dalam bentuk rekomendasi. Setelah ini, kami akan serahkan kepada pemerintah daerah agar bisa menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan pembangunan yang lebih merata dan berpihak kepada masyarakat adat,” ujar Silas.

Baca juga: Jaksa Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Pembangunan Puskesmas Demba Waropen, Pekerjaan Hanya 8,7 Persen

Sementara itu Sekretaris Panitia sekaligus inisiator kegiatan, Rando Rudamaga, menjelaskan bahwa hasil rapat dengar pendapat ini akan disusun dalam bentuk makalah dan rekomendasi untuk diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Waropen dan Pemerintah Provinsi Papua.

“Kami ingin memberikan ide, pikiran, dan gagasan yang bisa membantu pemerintah daerah, terutama dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Waropen tahun 2026 . Semua rekomendasi akan kami serahkan secara resmi untuk menjadi bahan pertimbangan pembangunan daerah,” ujar Rando.

Rando juga menyampaikan, Bupati kabupaten waropen sangat mendukung maka masyarakat adat Wilayah timur, ikut berperan dalam arah pembangunan daerah.

Ia berharap kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah bisa mempercepat pelayanan publik di wilayah timur.

“Bupati Waropen sangat mendukung langkah ini. Karena itu, kami mengajak tokoh adat, agama, pemuda, dan intelektual untuk bersatu. Kami ingin hasil kegiatan ini benar-benar membawa perubahan dan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah timur Waropen,” pungkasnya. (*)