DPR Desak Pemkab Nduga Buka Akses ke Lokasi Bencana, Jamin Keamanan Pencarian Korban Banjir Bandang

Laporan wartawan Tribun-Papua.com, Amatus Huby 

TRIBUN-PAPUA.COM, WAMENA - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nduga mendesak pemerintah daerah setempat dan provinsi Papua Pegunungan segera membuka akses jaminan keamanan dalam proses pencarian 23 warga hilang, akibat bencana banjir bandang yang melanda sepanjang aliran sungai Yuguru.

Hal ini disampaikan Anggota DPR Kabupaten Nduga, Leri Gwijangge kepada wartawan di Wamena, Selasa (4/11/2025) malam.

Adapun bencana banjir dan longsong memporakporandakan Distrik Dal dan Distrik Mebrok, setelah hujan deras cukup lama mengguyur wilayah itu.

Meski begitu, Leri Gwijangge mengapresiasi Bupati Nduga dan rombongan yang telah turun langsung membawa bantuan serta melihat situasi di lapangan.

Ia menyebiut, tim pencarian bersama warga setempat masih mencari keberadaan para korban.

"Mereka masih fokus pada upaya evakuasi dan memastikan keselamatan warga. Data korban dan kerugian sedang kami kumpulkan karena sulitnya akses ke beberapa titik," ujarnya.

Baca juga: Kejadian Luar Biasa di Kabupaten Nduga, 23 Orang Hilang akibat Banjir dan Longsor

Gwijangge menyebut 23 orang hilang dalam kejadian luar biasa ini.

Sebanyak 15 orang di antaranya berasal dari Distrik Dal, dan 8 orang dari Distrik Mebrok.

Korban dan kerusakan 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) masih melakukan pendataan untuk memastikan jumlah korban hilang dan warga terdampak serta kerusakan bangunan dan rumah warga.

Gwijangge mendesak Pemkab Nduga segera membuka akses dan jaminan keamanan terlebih khusus di Distrik Mebrok, agar 8 orang hilang bisa dicari hingga ke hilir sungai.

Ia berharap aparat gabungan TNI-Polri serta tokoh masyarakat turun bersama menggunakan pesawat perintis guna mempercepat proses pencarian para korban.

Apabila hal itu tidak dilakukan, maka sulit bagi masyarakat membantu pencarian.

"Kami DPR hadir untuk memberikan dukungan moril dan materiil kepada saudara-saudara kita yang ada dua posko di Wamena. Ini adalah bentuk kepedulian kami sebagai wakil rakyat," ujarnya.

Menurutnya, desakan kepada pemerintah untuk bertindak cepat adalah aspirasi dari warga yang mengungsi.

Masyarakat menuntut pembukaan akses dan jaminan keamanan demi kelancaran operasi pencarian korban yang hingga kini belum ditemukan, serta pemulihan kondisi daerah.

"Kami hanya meminta Pak Bupati membuka akses saja, yang penting penerbangan bisa masuk, kalau penerbangan masuk, kami anak daerah ada, baik kepala distrik, wakil rakyat, perangkat kampung. Jadi, kita bisa turun ke sana," katanya.

Menurutnya, masyarakat di dua distrik tersebut khawatir trauma akan keberadaan militer, meski membutuhkan pertolongan.

"Kami meminta anggota yang tugas di lapangan untuk tidak melakukan operasi, karena masyarakat sedang melakukan pencarian," kata Gwijangge.

Ia berharap, Pemerintah Nduga segera mengeluarkan surat resmi yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait (bandara, maskapai penerbangan sipil) guna memfasilitasi masuknya penerbangan dan akses pemerintah daerah ke lokasi.

Surat ini diharapkan disepakati dan ditandatangani bersama oleh seluruh jajaran pimpinan daerah, termasuk Bupati, pimpinan DPRD, Dandim, dan Kapolres.

Sementara itu, Ketua Fraksi Gabungan Nduja, Tarni Wandikbo mengatakan, wilayah ini sangat sulit untuk dijangkau oleh pemerintah.

Oleh sebab itu masyarakat memohon kepada pemerintah segera memberikan jaminan keamanan, agar mereka bisa melakukan pencarian.

"Keselamatan dan kemanusiaan di atas segalanya. Kami minta Bupati menyurati Gubernur Papua Pegunungan untuk memberikan izin dan menjamin keamanan selama perncarian para korban," ujarnya.

Baca juga: Legislator dari Nduga Ini Minta Presiden Prabowo Bentuk Tim Khusus Tangani Pengungsi di Tanah Papua

Menurutnya, langkah solutif ini sangat mendesak demi memastikan jaminan hidup masyarakat pasca-bencana.

Kejadian Luar Biasa

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Nduga, Yoas Beon menyebut korban hilang pasca-banjir dan longsor di Distrik Dal dan Distrik Mebrok, Sabtu (1/11/2025), bertambah menjadi 23 orang.

 Bencana banjir dan longsor menelah puluhan orang itu baru pertama kali terjadi di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.

Sebelumnya ada 15 orang dilaporkan hilang.

Yoan menyebut peristiwa bencana alam ini merupakan Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Nduga. 

 “Kejadian yang terjadi ini adalah kejadian luar biasa (KLB) di Kabupaten Nduga, dalam kehidupan orang Nduga belum pernah ada."

"Ini merupakan kejadian yang baru pertama kali terjadi,” ungkapnya dalam keterangan video dari Humas Pemda Nduga, Selasa (4/11/2025). (*)