Inilah 5 Poin Penting Hasil Diskusi BEM FKM Uncen Jayapura dan Greenpeace Indonesia

Ringkasan Berita:

• Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura bersama Greenpeace Indonesia gelar nonton bareng.
• Selain diskusi, kegiatan yang dikuti aktivis HAM dan Lingkungan juga dibarengi dengan diskusi tentang lingkungan.
• Diskusi menyoroti kondisi di Provinsi Papua Selatan dengan adanya program strategis nasional (PSN). 
• Kondisi serupa juga terjadi di wilayah Provinsi Papua Barat Daya yakni, Sorong dan Raja Ampat yang terus menerus dikeruk. 

Laporan Wartawan Tribun Papua, Yulianus Magai

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Kemeriahan mewarnai nonton bareng yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura akhir pekan tadi. 

Selain nonton bareng, kegiatan hasil gawe bareng Greenpeace Indonesia base Jayapura, Provinsi Papua ini juga dibarengi dengan diskusi. 

Baca juga: Menteri Lingkungan Hidup: Pulau di Raja Ampat Keruh akibat Aktivitas Tambang Nikel

Ketua BEM FKM Uncen Jayapura, Yoti Loho, menegaskan kegiatan ini sangat penting untuk membuka wawasan mahasiswa terhadap persoalan yang terjadi di Tanah Papua.

“Sebagai mahasiswa, kita harus mampu melihat situasi yang sedang tidak baik-baik saja di Tanah Papua,” tegas Yoti Loho. 

Terutama, lanjut dia, terkait kondisi di Provinsi Papua Selatan dengan adanya program strategis nasional (PSN). 

Selain itu, lanjut Yoti Loho, kondisi serupa juga terjadi di wilayah Provinsi Papua Barat Daya yakni, Sorong dan Raja Ampat yang terus menerus dikeruk. 

“Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa harus bersuara agar permasalahan yang terjadi di Tanah Papua ini bisa ditangani secara benar,” paparnya.

Baca juga: PTFI Gandeng Dinas Lingkungan Hidup Mimika Bersih Kali Sempan Timika 

Sementara itu, perwakilan Greenpeace, Eligius Ogeten, yang tampil sebagai pembicara, menyinggung situasi Papua Selatan. 

Menurutnya, provinsi hasil pemekaran tersebut semakin memanas akibat proyek-proyek PSN, yang dinilai berdampak langsung pada masyarakat adat.

"Di Papua beberapa persoalan serius, di antaranya, Perampasan lahan masyarakat adat tanpa kompensasi adil,” terangnya. 

Baca juga: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nabire: Sampah di Depan Pasar Kalibobo Akan Segera Dievakuasi

Bahkan yang tak kalah pentingnya adalah kekerasan dan intimidasi terhadap warga yang melakukan penolakan, Pelanggaran HAM, serta Hilangnya hak sosial, ekonomi, dan sipil masyarakat lokal.

Di tempat yang sama, aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) dan Lingkungan, Yustina Butu, menegaskan pentingnya gerakan penguatan masyarakat adat dengan beberapa fokus utama, yakni Mendorong penguatan gerakan pemuda adat,

"Kami mendesak pencabutan izin eksploitasi yang merugikan masyarakat adat, meningkatkan perhatian global terhadap krisis iklim Papua melalui platform internasional, menegaskan pentingnya pelestarian hutan adat sebagai sumber kehidupan," tegasnya.

Baca juga: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarmi Dukung Penuh Kepemimpinan Baru Dominggus Catue dan Jumriati

Dari unsur mahasiswa, Enes Dapla selaku perwakilan BEM dan DPM FKM Uncen mengajak mahasiswa Papua untuk lebih aktif menyuarakan persoalan-persoalan di Tanah Papua.