Hasil Rapat BP3OKP di Tangan Gibran, Wamendagri: Fokus Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi Papua

TRIBUN-PAPUA.COM, MANOWARI - Rapat pleno bersama Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dan Komite Eksekutif Percepatan Otonomi Khusus Pembangunan Papua menghasilkan sejumlah kesepakatan penting.

Hasilnya telah diserahkan langsung kepada Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka di sela kunjungan kerja di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Rabu (5/11/2025).

Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Ribka Haluk, mengatakan hasil pleno diserahkan untuk ditindaklanjuti pemerintah pusat.

“Hasil pleno dua hari ini sudah kami serahkan kepada Bapak Wakil Presiden untuk ditindaklanjuti,” ujar Ribka Haluk dalam rilis pers diterima Tribun-Papua.com, Kamis (6/11/2025).

Ribka menyatakan hasil pleno memuat beberapa poin strategis dalam rangka percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Sebagai contoh, Wapres Gibran meninjau langsung SMP Negeri 14 Nuni di Manokwari Utara, serta memberikan bantuan berupa perangkat Starlink dan laptop untuk mendukung digitalisasi pendidikan di wilayah tersebut.

Baca juga: Dana Otsus se-Tanah Papua Dipangkas, Pemerintah Daerah Diminta Berpikir Kreatif

“Bapak Wakil Presiden sudah menyerahkan bantuan Starlink dan laptop. Direncanakan ada sekitar 300 titik di Papua dan Nusa Tenggara Barat yang akan difokuskan untuk peningkatan pendidikan,” jelasnya.

Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua, Velix Vernando Wanggai, menjelaskan pertemuan dua hari di Manokwari menghasilkan enam kluster agenda utama yang akan menjadi fokus tindak lanjut.

Pertama, penyelesaian dokumen perencanaan strategis, khususnya penyusunan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua 2025–2030, dengan fokus pada empat pilar: Papua Sehat, Papua Cerah, Papua Produktif, dan Papua Damai.

Kedua, penataan regulasi sektoral agar lebih sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan geografis Tanah Papua.

Ketiga, penguatan kelembagaan pemerintahan, baik di daerah maupun di kementerian/lembaga, untuk memperkuat kapasitas dan pemahaman terhadap konteks Papua.

Agenda keempat adalah kerangka pembiayaan pembangunan, termasuk percepatan realisasi anggaran daerah hingga akhir tahun 2025.

Menurut Velix, Kementerian Dalam Negeri akan menjadi leading sector dalam memastikan percepatan penyerapan dana tambahan infrastruktur (DTI) dan dana Otsus di enam provinsi Papua.

“Kami juga mulai menyiapkan strategi keuangan tahun 2026. Wapres menekankan agar percepatan realisasi anggaran berjalan optimal di seluruh provinsi,” ujarnya.

Dua agenda terakhir meliputi sinkronisasi program pembangunan lintas sektor serta penyusunan agenda strategis prioritas untuk bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi produktif, dan infrastruktur konektivitas.

Velix menyebut sedikitnya terdapat 15 agenda strategis yang akan dijalankan, termasuk revitalisasi rumah sakit di Manokwari, Nabire, dan Wamena; pembangunan sekolah berasrama dan balai latihan kerja (BLK); serta pengembangan layanan kesehatan bergerak (mobile health services) untuk wilayah sungai dan pesisir.

Velix juga menekankan pentingnya kebijakan pembangunan yang berjiwa Papua, atau yang ia sebut sebagai “Astacita ala Papua”.

Ia menegaskan, program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar pemberian makanan di sekolah, tetapi bagian dari ekosistem ekonomi lokal yang menghidupkan petani, peternak, dan pelaku usaha kecil di kampung-kampung.

“MBG jangan dilihat hanya sebagai makan siang gratis. Ini adalah mesin ekonomi baru: dari telur, sayur, sampai rica—semua menggerakkan ekonomi masyarakat lokal,” jelasnya.

Baca juga: Ribka Haluk Buka Rapat BP3OKP di Manokwari, Gibran: Percepat Pembangunan Papua Dua Kali Lipat

Selain itu, ia menyoroti perlunya strategi optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) serta keterlibatan sektor swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Mesin birokrasi dan mesin swasta harus sama-sama hidup. Kalau hanya birokrasi, pertumbuhan ekonomi akan lambat,” tambahnya.

Sementara itu, Pdt. Albert Yoku, perwakilan BP3OKP dari Provinsi Papua, mengajak seluruh pihak untuk mendukung program pemerintah dengan tetap memperhatikan nilai-nilai dan kearifan lokal masyarakat adat Papua.

“Kami mendoakan agar seluruh rencana pembangunan yang dipersiapkan Presiden untuk Papua berjalan kontekstual dan menghargai kearifan lokal,” ujarnya.

Ia juga mengusulkan agar pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah dikembangkan dengan pola ekonomi berbasis marga dan keluarga, guna meminimalisir konflik atas tanah dan lahan, serta meningkatkan pendataan penduduk lokal dan pendatang di Tanah Papua.

Sebagai tindak lanjut, Wamendagri Ribka Haluk bersama BP3OKP dan Komite Eksekutif akan memfasilitasi Rapat Koordinasi Tingkat Nasional Pembangunan Tanah Papua, yang akan mempertemukan seluruh Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota, MRP, dan DPRP.

Rakor ini bertujuan menyatukan arah kebijakan, sinkronisasi, dan harmonisasi program percepatan pembangunan Papua sesuai dengan semangat Astacita ala Papua. (*)